oleh

Infrastruktur Tetap Menjadi Prioritas Pemerintah

* Walikota Dengarkan Rekomendasi Dewan
* Sekaligus Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2018

LINGGAU POS ONLINE, WALIKOTA Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe hadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kota Lubuklinggau. Rapat paripurna dilaksanakan dengan dua agenda, pertama rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau periode 2013-2018. Dilanjutkan Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RAPBD tahun 2018.

Saat rapat paripurna istimewa, Nanan sapaan akrab ini mengucapkan terima kasih kepada tim perumus rekomendasi DPRD yang dalam waktu 10 hari ini, sudah mengkaji dan meneliti LKPJ AMJ mereka.

“Sebagai manusia, saya bersama H Sulaiman Kohar paham akan ada kekurangan serta beberapa hal yang belum maksimal kami lakukan. Namun apapun itu kita tetap berupaya, untuk membangun semaksimal mungkin,” tegasnya.

Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah selama ini sudah berkomitmen untuk melaksanakan pembenahan serta pembangunan yang inovatif.

“Sehingga yang dulunya Lubuklinggau hanya sebagai kota transit, kini berubah dan berkembang menjadi kota kunjungan. Saya bersama H Sulaiman Kohar dan seluruh jajaran di lingkungan Pemkot mohon maaf kalau masih ada beberapa yang belum maksimal. Namun apa yang sudah kita laksanakan sudah bisa mewujudkan Lubuklinggau sebagai kota jasa, industri dan perdagangan yang unggul,” jelasnya.

Rapat dilanjutkan dengan agenda, penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RAPBD tahun 2018. Dalam kesempatan itu, suami Hj Yetti Oktarina Prana ini mengatakan kalau estimasi RAPBD tahun 2018 memang belum mencapai Rp 1 triliun.

“Namun ini masih RAPBD induk. Selain itu estimasi anggaran ini juga belum final, karena masih ada pergeseran-pergesaran lainnya,” ungkap Nanan.

Pembangunan infrastruktur, masih akan menjadi prioritas pemerintah.

“Infrastruktur, tetap menjadi prioritas kita tahun 2018,” tegasnya.

Untuk pendapatan Daerah, estimasi RAPBD 2018 sebesar Rp 932.264.507.803. Dengan PAD sebesar Rp 94.179.955.768, Dana perimbangan Rp 726.166.282.756,96. Lalu Belanja Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 824.064.507.803, dengan BTL sebesar Rp 423 .964.536.803 dan BL Rp 400.009.971.000.

Pihaknya bersyukur, hasil rekomendasi DPRD atas LKJP AMJ mereka dinilai sangat menggembirakan.

“Maskipun LKPJ AMJ ini, dikoreksi dalam jangka waktu 10 hari. Karena cara mengukur LKPJ AMJ berbeda dengan mengukur LKPJ tahunan. Ketika LKPJ tahun pertama bagus, kedua bagus dan seterusnya sampai LKPJ AMJ maka hasilnya juga bagus. Dan terbukti, kita bersyukur hasilnya sangat menggembirakan,” jelasnya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita