oleh

Info Pencabutan SIM-STNK, Hoaks

LUBUKLINGGAU – Masyarakat jangan mudah terpengaruh mengenai informasi tentang BPJS Kesehatan. Karena, sampai saat ini acuan BPJS Kesehatan adalah, Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2018.

“Masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan info hoaks, kalau ada info resmi pasti akan diumumkan,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lubuklinggau, Eka Susilamijaya, Minggu (23/12).

Salah satu informasi yang beredar pekan ini, dan cukup merisaukan masyarakat soal pengumuman, bagi warga yang per 1 Januari 2019 belum terdaftar di BPJS Kesehatan, maka akan dilakukan pencabutan layanan publik tertentu. Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat Tanah, Paspor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Mengenai informasi yang beredar akan adanya pencabutan beberapa layanan bagi penduduk yang belum mendaftarkan anggota keluarganya, bisa dipastikan hoaks, atau tidak benar,” tegas Eka.

Ia memastikan itu hoaks.

“Tidak ada pencabutan layanan apapun terhadap masyarakat yang belum terdaftar di BPJS,” terangnya.

Namun, karena saat ini masyarakat kerap tidak melakukan pembayaran atas kepesertaan di JKN-KIS. Mereka, kerap memanfaatkan layanan hanya untuk sesaat, atau ketika sedang sakit saja. Untuk menghindari hal itu terulang lagi, maka bagi yang menunggak iuran akan dinonaktifkan, selama ia belum melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan.

“Peserta yang menunggak, status kepesertaan JKN-KIS akan dinonaktifkan. Tapi, bisa diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ini aturan resmi, mengantisipasi pemanfaatan yang dilakukan masyarakat,” jelasnya.

Denda juga akan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Khusus untuk peserta yang rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5 persen dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s.

Dalam Perpres No.82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku tiga bulan sejak Perpres tersebut diundangkan.

Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. (aku/lik)

Rekomendasi Berita