oleh

Indonesia Telat Kembangkan Kedelai Lokal

LINGGAUPOS.CO.ID – Kementerian Pertanian (Kementan) baru akan mengembangkan kedelai lokal, setelah sebelumnya produsen tahu dan tempe mogok massal lantaran harga kedelai impor melonjak tinggi.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku bahwa pengembangan kedelai memang sulit mengingat petani tidak tertarik untuk budidaya keledai. Penyebabnya harga kedelai yang rendah.

Padahal, setiap tahun kebutuhan kedelai di dalam negeri terus meningkat. Ini harus menjadi perhatian pemerintah terutama Kementan.

“Petani lebih memilih untuk menanam komoditas lain yang punya kepastian pasar. Namun, kami terus mendorong petani untuk melakukan budidaya,” ujar Syahrul, kemarin (4/1/2021).

Karenanya, kata Syahrul, saat ini Kementan tengah menyusun dan mengawal implementasinya di lapangan.

“Masalah kedelai yang ada adalah masalah global sehingga membuat harga kedelai itu terpengaruh, khususnya dari Amerika Serikat (AS) dan itu juga yang dirasakan di Indonesia. Kontraksi seperti ini di Argentina misalnya juga terjadi,” katanya menjelaskan.

Syahrul menegaskan, pihaknya akan mendorong produksi kedelai lokal. Ia akan melakukan berbagai cara antara lain, perluasan areal tanam dan mensinergikan integrator, unit-unit kerja Kementan, dan pemerintah daerah.

“Hari ini kami sudah bertemu dengan jajaran Kementerian Pertanian dan juga melibatkan integrator dan juga unit-unit kerja lain dari kementerian dan pemda untuk mempersiapkan kedelai nasional lebih cepat,” ungkap Syahrul.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menambahkan, bahwa salah satu penyebab harga kedelai impor mahal adalah bertambahnya waktu tempuh pengiriman.

Dikatakan, waktu tempuh pengiriman impor kedelai dari negara asal semula ditempuh selama tiga Minggu, tapi kini menjadi enam hingga sembilan Minggu. Ditambah lagi, adanyapandemi covid-19 telah membuat pasar global kedelai bergejolak.

Secara terpisah, Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendesak pemerintah untuk membenahi persoalan harga kedelai yang melonjak. Sebab, kenaikan harga kedelai akan mengerek biaya produksi pembuat tahu dan tempe. Imbasnya, daya beli masyarakat menurun.

“PP Muhammadiyah meminta pemerintah untuk secepatnya mengatasi masalah ini agar dunia usaha dan kehidupan ekonomi masyarakat kembali menggeliat serta tidak ada yang dirugikan,” ujar Anwar Abbas.

Kondisi ini, menurut Anwar Abbas, akan menurunkan tingkat kesejahteraan para produsen dan pedagang tahu tempe. Pun demikian masyarakat sebagai konsumen. “Juga kepada warga masyarakat karena mereka tidak lagi mampu membeli sesuai dengan kebutuhan pokoknya,” katanya.

Di sisi lain, Anwar meminta apabila ada oknum yang melakukan praktik usaha tidak sehat untuk segera ditindak. Misalnya, melakukan penimbunan atau spekulasi dalam bentuk lain.

“Muhammadiyah meminta pemerintah untuk menindak mereka dengan tegas dan menggiring mereka ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman yang sesuai dengan besar dan dampak buruk dari kesalahannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) memang sudah menaikkan harga tahu dan tempe di masyarakat seiring kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku utama kedua bahan pangan itu. Kenaikan terjadi sekitar 10 persen sampai 20 persen.

Namun, kenaikan itu tidak diamini secara kompak oleh seluruh pengusaha tahu dan tempe di pasar. Sebagian pengusaha justru tetap menjual tahu dan tempe dengan harga normal agar dagangan tetap laku.

Hal ini kemudian membuat para perajin tahu tempe menggelar mogok produksi pada awal tahun. Kondisi ini sempat menimbulkan penurunan stok tahu dan tempe di pasar. Kendati begitu, produksi sudah mulai berlangsung lagi pada saat ini. Stok tahu dan tempe di pasar pun tersedia lagi untuk masyarakat.

Hanya saja, ada kenaikan harga tempe sekitar 25 persen per hari ini. Rinciannya, harga tahu dan tempe ukuran kecil naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.000 per kemasan. Sementara harga tahu dan tempe ukuran besar naik dari Rp8.000 menjadi Rp10 ribu per kemasan.

“Per hari ini sudah mulai naik, mungkin sudah (diterapkan) 90 persen (di Indonesia). Kami sudah mulai produksi dan distribusi ke pasar-pasar, jadi tahu tempe sudah mulai ada lagi,” ujar Ketua Umum Gakoptindo, Aip Syaifuddin. (*)

Rekomendasi Berita