oleh

Impor Beras Hanya Pencitraan

JAKARTA – Rencana Perum Bulog mau mengekspor beras dianggap sebagai pencitraan. Keinginan itu terlalu ‘dipaksakan’ karena produksi beras tahun 2018 saja 32,4 juta ton (data BPS). Sementara konsumsi setahunnya 29,6 juta ton. Ini masih kurang untuk memenuhi dalam negeri.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution meminta kepada Dirut Perum Bulog Budi Waseso untuk mengurungkan rencana impor beras. Menurut dia, lebih baik menstabilkan harga beras dalam negeri.

“Sudahlah, yang penting kita jaga harga beras tidak naik, juga tidak perlu turun,” ujar Darmin, di Jakarta, Selasa (22/1).

Impor beras, kata Darmin ke negara ASEAN sangat mudah. Yang sulit, menurut Darmin adalah bagaimana impor beras berlangsung secara terus menerus.

“Apa susahnya kalau ngomong ekspor, ya kirim saja ke Filipina atau Malaysia. Yang penting bisa ekspor. Kalau eskpor itu terus menerus, buka cuma sekali peristiwa begini, sudahlah lupakan,” papar dia.

Rencana impor disampaikan Buwas, begitu sapaan Budi Waseso saat rapat dengan DPR, Senin (21/1). Mantan kepala BNN itu minta kepada petani jangan takut berasnya tak diserap Perum Bulog. Karena perusahaan pelat merah itu akan menyalurkannya melalui ekspor.

“Masyarakat nggak usah takut gudang penuh dan nggak bisa serap. Kita tetap serap dengan ekspor,” kata Buwas.

Saat ini, ungkap Buwas, ada tiga negara yang telah melakukan komunikasi dengannya bahwa membutuhkan beras dari Indonesia.

“(Tiga negara) mereka siap untuk membeli karena butuh. Tiga itu dari ASEAN,” katanya.

Pemerhati Pertanian jebolan ITB, Juli Yulianto menjelaskan, bahwa tidak mudah untuk masuk ke pasar beras dunia. Karena harus memenuhi persyaratan beras yang diperdagangkan di pasar internasional.

“kecuali ekspor tersebut adalah beras premium atau beras khusus, seperti organik. Pasarnya lebih jelas,” ujar dia, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (22/1).

Selama ini kata dia, ekspor beras organik sudah dilakukan pemerintah sebelumnya melalui perbatasan seperti di Kalimantan.

“Jadi memang sangat kelihatan bagaiman ekspor pertanian selama pemerintah sekarang ini cenderung untuk pencitraan,” tutur dia.

Lantas mengapa Perum Bulog berniat untuk ekspor? dia melihat Bulog sudah kehilangan captive market di dalam negeri dengan tidak adanya penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin/rasta).

“Padahal selama ini penyaluran beras PSO (public service obligation) tersebut menjadi yang utama dalam kegiatan Perum Bulog, karena jumlahnya sangat besar hingga 2 juta ton lebih tiap tahun,” papar dia.

Juli menjelaskan, bahwa pemerintah saat ini telah mengganti rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Maka, dengan hilangnya captive market tersebut, Perum Bulog akhirnya terpaksa harus mencari pasar baru untuk menyalurkan beras yang selama ini mereka miliki.

“Apalagi Perum Bulog tetap mendapat tugas untuk menyerap gabah/beras di dalam negeri. Jika stok beras Bulog akhir tahun lalu mencapai 2 juta ton, kemudian akan ditambah pengadaan gabah/beras tahun 2019, maka stok beras perum Bulog akan makin besar. Karena itu, Perum Bulog harus mencari celah pasar baru, salah satu alternatifnya mencoba mengirim beras ke luar negeri,” tutur dia.

Selain itu, sambung dia, yang harus dibenahi adalah kesejahteraan petani. Salah satunya adalah membeli hasil produksi (gabah) petani dengan baik di atas biaya produksi. Tapi dengan tingkat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp3.700/kg, petani belum bisa meningkatkan pendapatan yang baik. Sebab, biaya produksi makin tinggi. Apalagi HPP itu sudah berlaku sejak tahun 2015.

“Karena itu pemerintah perlu memikirkan kembali angka HPP yang pas untuk petani,” tukas dia.

Senada dengan Juli Yulianto, Pengamat Pertanian Dwi Andreas Santosa menilai rencana ekspor beras sebaiknya diurungkan karena akan merugi.

“Jadi sebetulnya nggak udah berpikir wacana seperti itu. Kalau mau ekspor silakan mencari beras-beras khusus beras organik,” katanya kepada FIN, kemarin.(din/fin)

Rekomendasi Berita