oleh

Imbas dari Besarnya Biaya Politik dalam Pilkada

KHAMAMI RESMI JADI TERSANGKA

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji, Lampung, tahun anggaran 2018.

Kelima tersangka adalah Bupati Mesuji periode 2017-2022 Khamami, adik Bupati Mesuji Taufik Hidayat, Sekretaris Dinas PUPR sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wawan Suhendra, Pemilik PT Jasa Promix Nusantara (JPN) dan PT Secilia Putri (SP) Sibron Azis, serta seorang pihak swasta bernama Kardinal.

Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi berbeda di Provinsi Lampung, yakni Kabupaten Mesuji, Kota Bandarlampung, dan Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis (24/1) dini hari. Dalam OTT itu, KPK berhasil mengamankan 11 orang serta uang senilai Rp1,28 miliar pecahan Rp100 ribu yang dimasukkan ke dalam kardus air mineral.

“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Mesuji terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (24/1).

Melalui konstruksi perkara yang dibeberkan KPK, terungkap bahwa Khamami diduga meminta fee sebesar 12 persen kepada Sibron Azis terkait pengerjaan empat proyek infrastruktur oleh dua perusahaan Sibron melalui Wawan Suhendra.

Keempat proyek itu, merupakan pengadaan base oleh PT JPN dengan nilai kontrak Rp9,2 miliar yang bersumber dari APBD 2018, serta tiga proyek yang bersumber dari APBD-P 2018 masing-masing pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari oleh PT JPN senilai Rp3,2 miliar, pengadaan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,4 miliar, dan pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (Segitiga Emas-Muara Tenang) sebesar Rp1,23 miliar.

“Diduga fee proyek diserahkan kepada TH (Taufik Hidayat) dan digunakan untuk kepentingan bupati,” tandas Basaria.

Dana Rp1,28 miliar yang diamankan KPK dalam OTT, dikatakan Basaria, diduga merupakan bagian dari total fee yang diminta Khamami. Tak hanya itu saja, KPK juga berhasil mengungkap dua pemberian fee lainnya, yaitu sebesar Rp200 juta pada 28 Mei 2018 dan senilai Rp100 juta yang diserahkan pada 6 Agustus 2018.

Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga penerima, Khamami, Taufik Hidayat, dan Wawan Suhendra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, sebagai pihak yang diduga pemberi, Sibron Azis dan Kardinal disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Lampung, Taufik Basari, mendukung KPK untuk mengungkap kasus yang menjerat Khamami sejelas-jelasnya. Ia mengatakan, pihaknya menyerahkan kasus Khamami sepenuhnya kepada penegak hukum.

Seperti diketahui, Khamami merupakan politisi Partai NasDem yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai NasDem Kabupaten Mesuji.

“Sebagaimana ketentuan yang berlaku di partai NasDem, jika ada kader yang terkena kasus korupsi maka pilihannya hanya dua, mengundurkan diri atau diberhentikan,” ujar Taufik dalam keterangan resmi yang diterima reporter Fajar Indonesia Network (FIN).

Taufik mengaku Khamami telah bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Informasi tersebut didapatkannya dari salah satu anggota keluarga Khamami pagi tadi. “Kami akan mengikuti perkembangan kasus ini dan keterangan-keterangan resmi selanjutnya dari KPK,” terangnya.

Terpisah pengamat hukum, Yusdianto Alam mengatakan, rata-rata yang ditangkap oleh KPK di Lampung merupakan orang-orang yang terpilih dan telah melalui uji publik. Baik secara kompetensi, integritas dan berpendidikan yang lebih baik.”Saya meniliai ini efek dari modal pilkada yang besar,” tandas dosen Ilmu Hukum dan Tata Negara, Universitas Lampung, itu.

Model Pilkada langsung memberikan beban yang berat kepada calon sampai terpilih sebagai kepala daerah akibat dari beban biaya politik yang hrs ditanggung oleh kepala daerah terpilih.

“Beban biaya tersebut muncul dr kebutuhan partai dan ekspektasi masyarakat, sehingga menimbulkan problem bagi kepala daerah untuk dipenuhi dan diselesaikan,” terangnya.

Hal ini, lanjut Yusdianto dapat disimpulkan demokrasi langsung yang terjadi di daerah bukan mencerminkan demokrasi yang sejatinya dimaksud namun telah menjadi demokrasi berbayar.

“Model pemerintah daerah kini turut memberikan peluang kepada kepala daerah dan jajarannya untuk melakukan korupsi. Semangat pemberantasan korupsi masih sebatas selera belum menjadi landasan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan,” paparnya

Di sisi lain, lanjut dia mind sett kepala daerah dan partai pemenang pilkada masih menempatkan APBD sebagai bahan bancakan. “Kelemahan lain kurang bekerja institusi hukum di daerah dalam bekerja untuk mencegah praktik korupsi sehingga maraknya korupsi yg dilakukan olg kepala daerah,” pungkasnya. (riz/fin/ful)

Pihak yang diamankan dalam OTT
1. Bupati Mesuji Khamami
2. Adik Bupati Mesuji Taufik Hidayat
3. Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji/PPK Wawan Suhendra
4. Pemilik PT JPN dan PT SP Sibron Azis
5. Pihak swasta Kardinal
6. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Najmul Fikri
7. PPTK Kasi Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Lutfi M
8. Rekan Taufik/swasta Mai Darmawan
9. Staf Keuangan/Karyawan Sibron berinisial SF
10. Staf Keuangan/Karyawan Sibron berinisial N
11. Supir Bupati Mesuji

Kronologi OTT Lampung:
1. Mai Darmawan dan Kardinal membawa uang Rp1,28 miliar (uang Sibron Azis) dari Kota Bandarlampung dan menitipkannya di sebuah toko ban di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Saat Taufik Hidayat datang, uang tersebut dipindahkan ke dalam bagasi mobil berwarna merah.
Rabu (23/1) Pukul 15.00 WIB
– Tim Satgas KPK mengamankan Taufik Hidayat di depan sebuah toko ban serta uang senilai Rp1,28 miliar pecahan Rp100 ribu di dalam kardus air mineral.
– Tim juga mengamankan Mai Darmawan dan supir Bupati Mesuji di lokasi yang sama.
Pukul 15.30 WIB
– Tim mengamankan Kardinal di Jalan Bandar Jaya, Lampung Tengah.
Pukul 15.50 WIB
– Tim mengamankan Sibron Azis beserta dua staf keuangannya di kantornya di Jalan Harun II Tanjung Karang Timur.
Kamis (24/1)
Pukul 01.00 WIB
– Tim mengamankan Khamami di rumah dinasnya.
Pukul 06.00 WIB
– Tim mengamankan Wawan Suhendra di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.

Sumber: KPK

Rekomendasi Berita