oleh

Imam Nahrawi Diperiksa

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, Kamis (24/1). Kedatangannya guna menghadiri panggilan tim penyidik KPK yang membutuhkan keterangannya bagi Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy, terkait dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KONI tahun 2018.

Ditemui usai lima jam digarap penyidik, Imam memastikan pencairan dana hibah telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia mengatakan, proposal telah disetujui setelah melewati proses penelahaan serta verifikasi oleh pihak terkait.

“Sudah (sesuai prosedur). Soal mekanisme itu tentu saya mengikuti aturan yang ada, yang dipayungi UU dan peraturan Menteri Keuangan,” ujarnya, Kamis (24/1).

Imam mengaku tidak mengingat secara persis inti pertanyaan yang diajukan penyidik. Dirinya membeberkan telah menjelaskan mekanisme pengajuan dana hibah berdasarkan persepktifnya sebagai Menpora. Ia pun sekali lagi memastikan pengajuan proposal telah tercatat dengan baik di Sekretariat Kemenpora.

“Saya menjawab sesuai dengan tupoksi sebagau menteri, menjelaskan semuanya bagaimana mekanismenya. Mekanismenya itu harus mengikuti peraturan UU dan aturan yang berlaku di setiap kelembagaan pemerintah,” tuturnya.

Kendati demikian, saat disinggung mengenai apakah dirinya memahami isi proposal sebelum membubuhkan tanda tangan, ia berkelit. Menurutnya, sudah ada unit teknis yang mengurus hal tersebut. “Kalau itu kan ada pembagian tugas yang jelas,” kata dia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan guna mengklarifikasi temuan barang bukti saat tim satgas KPK menggeledah ruang kerja Menpora.

Barang bukti tersebut berupa proposal dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora. “Salah satunya tentu perlu kami klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari ruangan Menpora pasca penggeledahan lalu,” tandasnya.

Dalam OTT Selasa (18/12) dan Rabu (19/12), tim KPK berhasil mengamankan 12 orang. Kelima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy sebagai pihak pemberi. Sementara sisanya Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto sebagai pihak penerima.

KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemanpora kapada KONI tahun anggaran 2018.

Serta, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi, Ending Fuad Hamidy dan Jhonny E Awamy disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, pihak penerima yaitu Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/fin/ful)

Rekomendasi Berita