oleh

Ikuti PTSL, Warga Enggan Terbitkan Sertifikat Tanah

LINGGAU POS ONLINE, AIR KUTI – Sebagian besar masyarakat yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebelumnya dikenal Program Nasional Agraria (Prona) enggan menerbitkan sertifikat tanah. Dengan alasannya, akan memengaruhi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan dikenakan pajak harta kekayaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Diakui Rustam (50) warga Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II. Alasan ia mengikuti program PTSL karena saat ini masih gratis, selain itu antisipasi dikenakannya pajak.

“Ikuti program ini, jika beberapa tahun kedepan butuh sertifikat tinggal menerbitkan saja. Terpenting, tanah sudah dipetakan dan terdaftar milik saya,” tegas Rustam.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau, Agustin Samosir mengatakan sebagian besar masyarakat yang mengikuti PTSL justru tidak mau diterbitkan sertifikat. Program PTSL 2018, Kota Lubuklinggau mendapat kuota 20 ribu, tahapan pengukuran sudah dilakukan 100 persen. Sedangkan pemetaan baru 80 persen atau 19.600 bidang.

“Tahapan selanjutnya, kalau mau minta diterbitkan sertifikat kita terbitkan. Tapi banyak yang tidak mau diterbitkan sertifikat,” ungkap Agustin Samosir.

Menurut Agustin Samosir, pola pikir masyarakat saat ini jika diterbitkan sertifikat akan dikenakan pajak. Selain itu, ada juga pemilik tanah tidak berdomisili di Kota Lubuklinggau, selain itu faktor lainnya karena warisan belum ada kesepakatan dengan ahli waris lainnya.

“Bahkan ada juga masyarakat yang berpikir lebih mudah menjual tanah di bawah tangan tanpa sertifikat,” tambah Agustin Samosir.(07)

Rekomendasi Berita