oleh

IDI Diminta Patuhi Undang-undang, Kebiri Predator Anak 

LINGGAU POS ONLINE – – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak harus dilakukan Ikatan Dokter Indonesia. Sebab pemberatan hukuman berupa kebiri kimia sudah final dan mengikat semua pihak.

“Pemberatan hukuman tertuang dalam Undang-Undang yang sudah final dan semua pihak harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang tersebut,” kata Yohana melalui siaran persnya, Rabu (28/8).

Yohana mengatakan undang-undang tersebut adalah UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Yohana pun memuji Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan vonis dengan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

“Sembilan anak di Mojokerto menjadi korban kejahatan seksual, dicabuli. Pengadilan Negeri Mojokereto adalah pengadilan yang pertama kali mengeluarkan keputusan penjatuhan hukuman tambahan. Saya mengapresiasi itu,” tuturnya.

Disadari Yohana, hukuman kebiri kimia memang mendapat tentangan dari sejumlah kalangan, terutama dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Namun, Undang-Undang sudah keluar dan sudah final. Undang-Undang tersebut sudah cukup kuat. IDI harus tunduk pada Undang-Undang. Kalau melawan berarti melanggar Undang-Undang,” katanya.

Yohana mengatakan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi peringatan bagi para pelaku lainnya. UU Nomor 17 Tahun 2016 merupakan wujud perlindungan negara kepada anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan.

Senada dengan Yohana, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita yakin hukuman kebiri kimia akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual atau predator anak.

“Seharusnya berefek jera. Saya kira itu hukuman yang tinggi sekali sehingga akan ada efek jera,” katanya.

Menurutnya dengan diterapkannya hukuman kebiri kimia maka akan ada ketakutan bagi mereka yang punya potensi untuk melakukan kejahatan yang sama.

“Mereka akan berpikir lagi untuk melakukan itu,” katanya.

Dijelaskannya, kebiri kimia merupakan perintah undang-undang, maka semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan UU.

“Bagi mereka-mereka yang masih punya pemikiran lain terhadap UU, saya kira banyak caranya misalnya membawa masalah tersebut kepada MK. Tapi ini sudah menjadi keputusan yang berlaku sehingga pengadilan memutuskan berdasarkan UU tersebut sehingga harus kita hormati,” jelas Agus.

Sementara itu, Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan jika IDI menolak menjadi eksekutor, maka salah satu opsinya adalah menggunakan dokter dari satuan kepolisian.

“Dokter dari satuan kepolisian, bisa menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk melakukan kebiri kimia,” katanya.

Terlepas dari siapa eksekutor kebiri kimia, Fahira mengapresiasi PN Mojokerto yang memberi hukuman tambahan kepada predator anak.

“Saya mengapresiasi PN Mojokerto dan PT Surabaya atas gebrakan ini. Putusan kebiri kimia pertama ini menandakan negara hadir untuk memerangi kekerasan terhadap anak yang angkanya terus meningkat. Saya yakin, kebiri kimia ini berdampak signifikan terhadap upaya kita menurunkan dan menghilangkan kekerasan seksual terhadap anak,” tukas Senator Jakarta ini.

Sebelumnya, IDI menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia. Ketua Umum IDI, Daeng M Faqih mengatakan persoalan itu sebenarnya sudah selesai saat pembahasan mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Komisi IX DPR RI.

“Memang waktu bikin rancangan itu, dokter dan tenaga kesehatan lain diminta untuk menjadi eksekutor, kita waktu itu menolak dengan dua alasan,” ujarnya.

Dia menjelaskan kebiri kimia merupakan bentuk hukuman, bukan pelayanan medis. Sehingga, hal itu tidak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan.

“Karena itu (menjadi eksekutor) di aturan pelayanan medis memang tidak membolehkan,” kata dia.

Selain itu, Daeng menyebut jika dokter menjadi eksekutor maka berpotensi menimbulkan konflik norma, yakni etika kedokteran. Daeng menjelaskan, perintah organisasi kesehatan dunia (WHO), dan undang-undang kesehatan melarang tindakan kebiri kimia tersebut.

Diketahui terpidana kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, Muh Aris bin Syukur, warga Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dijatuhi hukuman kebiri kimia oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Putusan hakim diperkuat di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya, 18 Juli 2019.

Aris dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Ia juga dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan. Sumber: Fajar Indonesia Network (FIN)

 

Rekomendasi Berita