oleh

Hutang Jamsoskes Rp 25,9 Miliar

Ganggu Kinerja Rumah Sakit

LINGGAU POS ONLINE, LUBUKLINGGAU – Hutang pemerintah daerah terkait program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) belum juga selesai. Bahkan untuk tiga rumah sakit saja, mencapai Rp 25,9 miliar.

Direktur Rumah Sakit Siti Aisyah (RSSA), dr H mast Idris Usman E, Rabu (29/11) mengatakan hutang Jamsoskes terhadap RSSA sudah menyentuh Rp 10,4 miliar lebih.

“Banyak sekali hutangnya ke rumah sakit kita. Ini tentu saja mengganggu operasional kami. Kalau tidak dibayar, menghambat pelayanan kami kepada masyarakat,” kata H Mast Idris Usman, kemarin.

Saat ini, ia cukup gelabakan untuk mencukupi kebutuhan dana pembelian obat-obatan, membayar tagihan listrik, belum lagi untuk tunjangan dokter spesialis, dan masih banyak lagi.

“Kalau kita tidak membayar obat-obatan ini, maka pihak distributor tidak mau mengirimkan obat-obatan. Makanya, kita sangat mengharapkan pemerintah daerah membayar hutang-hutang Jamkesmas tersebut,”pintanya.

Hutang-hutang tersebut antara lain dari Pemkab Musi Rawas Rp 7,8 miliar, Kabupaten Muratara Rp 1, 3 miliar, dan Lubuklinggau Rp 502 juta.

“Hutang ini ada yang dari tahun 2015 tidak bayar makanya sampai tahun 2017 menumpuk. Jumlah keseluruhannya mencapai Rp 10,4 miliar,” akunya.

Hal sama disampaikan Direktur RSUD Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas, dr Nawawi Akip.

Ia membenarkan bahwa untuk pemerintah daerah masih ada hutang pada program kesehatan gratis yakni Jamsoskes.

“Memang masih ada hutang Jamsoskes. Baik dari Lubuklinggau, Musi Rawas, Muratara bahkan juga ada dari Empat Lawang,” kata Nawawi Akip, kemarin.

Dr Nawawi Akip menjelaskan, adapun rincian jumlah hutang Jamsoskes untuk Lubuklinggau berjumlah Rp 7,4 miliar dengan rincian tahun 2015 berjumlah Rp 2,6 miliar di tahun 2016 Rp 3,3 miliar kemudian di tahun 2017 berjumlah Rp 1,4 miliar.

Sedangkan Pemkab Musi Rawas total hutang program Jamsoskes dengan RSUD Dr Sobirin Rp 6,2 miliar. Dengan rincian tahun 2016 berjumlah Rp 4,1 miliar, tahun 2017 Rp 2,1 miliar.

Sedangkan untuk Kabupaten Muratara Rp 1,4 miliar dengan rincian tahun 2016 Rp 1,1 miliar, dan di tahun 2017 Rp 300 juta.

“Sedangkan untuk Empat Lawang belum dilakukan perekapan hanya saja berkisaran Rp 100 jutaan,” jelas mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lubuklinggau ini.

Ia berharap perhatian dari pemerintah daerah mengenai permasalahan ini.

“Sebab dana tersebut nantinya akan digunakan untuk jasa serta segala operasional di rumah sakit, baik itu obat-obatan maupun perlengkapan lainnya,” tegas dr Nawawi sapaannya.

Dr Nawawi khawatir, apabila tidak dibayar para petugas nantinya akan kurang termotivasi saat menjalankan tugas.

“Selain itu, kadang kala masyarakat maupun pemerintah daerah meminta pelayanan prima dari rumah sakit. Namun untuk pembiayaan khususnya Jamsoskes belum dibayar. Padahal dari dana Jamsoskes itu akan digunakan untuk operasional rumah sakit,” ucapnya.

Hanya saja, dr Nawawi memaparkan sekalipun masih ada hutang, pihaknya masih tetap melayani pasien yang berobat sesuai dengan kemampuan dan tidak dijadikan permasalahan.

Meski begitu, ia memohon Pemda bisa mengabulkan pintanya itu.

Tak hanya di RSSA dan RSUD Dr Sobirin, RSUD Rupit pun mengalami hal serupa.

“Dari Jamsoskes inilah pendapatan rumah sakit kami. Namun, sejak Juli 2017 hingga kini belum ada pelunasan dari Pemkab Muratara. Nominalnya kisaran Rp 400 juta-500 juta per bulan. Sehingga dalam lima bulan terakhir, menyentuh Rp 2,5 miliar,” jelas Direktur RSUD Rupit, dr Jerri, kemarin.

Kondisi itu menimbulkan masalah di internal rumah sakit. Sebab, biasanya dana Jamsoskes diandalkan untuk pembayaran jasa dan pembiayaan operasional RS.

“Untungnya kalau masalah obat ditanggung APBD. Sehingga tidak terkendala. Namun untuk pembayaran jasa dokter dan pegawai yang berjumlah 307 orang ini. Ada yang terpaksa masih kami pending dulu,” tutur dr Jerri.

Sebagian besar dana Jamsoskes berasal dari jasa perawatan pasien di Poli Penyakit Dalam dan Poli Bedah.

Selebihnya, ada juga yang dirawat di Poli Anak, Poli Kebidanan dan Umum.

“Dibanding BPJS Kesehatan, penghasilan RSUD Rupit memang masih banyak Jamsoskes. Kalau BPJS Kesehatan kisarannya Rp 200 ribu –Rp 250 ribu per bulan. Sementara kalau Jamsoskes dua kali lipat dari itu,” imbuhnya.

Masalah ini, kata dr Jerri, sudah disampaikannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Muratara.

“Sudah kami sampaikan. Nanti Dinkes yang akan berkoordinasi dan menggelar pertemuan dengan Dinkes Provinsi Sumsel. Ya kami berharap, piutang ini bisa segera diselesaikan,” harapnya. (12/16/05)

Komentar

Rekomendasi Berita