oleh

Honor Panitia Adhoc Naik, KPU Usulkan Anggaran Tambahan

LINGGAU POS ONLINE- KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp6,7 miliar ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura). Sebab, berdasarkan Surat Edaran (SE) dari KPU RI Nomor :2121/KPU.03.2-SD/KPU/X/2019 perihal tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018.

Ketua KPU Kabupaten Mura, Anasta Tias menjelaskan dalam surat tersebut dijelaskan rincian honor dari panitia Adhoc, mulai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS) hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Ia menjelaskan, Ketua PPK yang sebelumnya menerima honorarium per bulan Rp1.850.000 dinaikkan menjadi Rp2.200.000. Hal yang sama berlaku untuk anggotanya semula per bulan Rp1.600.000 menjadi Rp1.900.000. Kemudian, PPS honor per bulan ketua yang sebelumnya Rp900.000 menjadi Rp1.200.000. Kenaikan juga berlaku untuk anggota PPS yang sebelumnya menerima honorarium per bulan Rp850.000 menjadi Rp1.150.000. Kemudian, petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang sebelumnya menerima honor per bulan Rp800.000 menjadi Rp1.000.000.

Selanjutnya honor Ketua KPPS yang sebelumnya Rp550.000 di Pilkada 2020 dipastikan Rp900.000. Sementara anggota KPPS yang sebelumnya Rp500.000 menjadi Rp850.000. Peningkatan juga sampai pada pengamanan TPS/Satlinmas yang sebelumnya hanya menerima honor Rp400.000 dinaikkan menjadi Rp650.000.

“Atas dasar SE tersebut, kami mengajukan anggaran tambahan ke Pemkab Mura, karena terjadi peningkatan honor dari panitia Adhoc, beserta sekretariatnya,” jelas Anasta Tias, Sabtu (9/11).

Maka dari itu pihaknya berharap agar Pemkab Mura menyetujui usulan anggaran yang sudah ditetapkan, karena bila tidak direalisasikan dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan Pilkada. Sebab, akan ada item-item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, sementara semua kegiatan tersebut telah disepakati sebelumnya.

Laporan Aan Sangkutiar

Rekomendasi Berita