Hegemoni Media Sosial

Oleh : Wawan Sopiyan *)

Mengamati fenomena Konten Media Sosial (Medsos) yang riuh menyuarakan penolakan Legalisasi Minuman Keras (Miras) oleh Pemerintah akhir-akhir ini membuat kita sadar bahwa Medsos tidak sepenuhnya berisi curhatan dan ghibahan masyarakat atau postingan alay anak baru gede.

Bahkan setelah dicabutnya lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, masyarakat yang berisik menolak Legalisasi Miras merasa seakan suara mereka tersalurkan oleh Medsos.

Kedepan dengan kesadaran penggunanya bahwa medsos bisa menjadi saluran arus utama untuk menyuarakan hak dan kepentingan rakyat akan menempatkan Medsos sebagai Pilar Demokrasi menyusul Pers.

Pemerintah akan secara langsung diawasi oleh Rakyatnya, sehingga hal-hal terkait kebijakan publik yang akan dilakukan oleh pemerintah akan dikaji lebih hati-hati dan lebih matang.

Penolakan masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi keagamaan, Pemerintah Daerah yang diposting di Medsos semakin hari semakin riuh dan bising menjadi bahan pertimbangan Pemerintah untuk akhirnya mencabut lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Suara-suara yang seharusnya diwakilkan pada Legislatif agar sampai pada penguasa selama ini dinilai kurang optimal. Ditengah sayup-sayup suara wakil-wakil rakyat yang duduk di Senayan itulah Medsos seakan menjadi tempat meluapkan kegeraman terhadap Pemerintah terkait hal-hal yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Medsos yang memiliki karakter partisipatif banyak digandrungi masyarakat karena Medsos mendorong adanya peran dan respon dari pemakainya. Selain itu pesan-pesan di Medsos bersifat terbuka baik umpan balik maupun komentar.

Medsos sangat mungkin membuat adanya perbincangan ataupun pemakaian secara dua arah. Medsos berkembang pesat karena mempunyai suatu kemampuan yang bisa melayani keterhubungan antar pemakainya.

Dengan karakteristik medsos seperti tersebut diatas setidaknya kita mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya medsos memiliki kekuatan yang besar untuk rakyat menyapa dan menyentuh penguasa. Terlebih konten yang diunggah menjadi viral, atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Sehingga Medsos bisa dijadikan sarana rakyat untuk berkomunikasi dengan penguasa. meskipun dalam beberapa hal respon dari penguasa lebih banyak tertunda beberapa saat.(*)

*)Penulis adalah Peneliti dan Dosen Ilmu Komunikasi di STAI Bumi Silampari Lubuklinggau.

Rekomendasi Berita