oleh

Hasil DL dan Bimtek Dipertanyakan

“Yang diharapkan DL dan Bimtek luar daerah membuahkan hasil, jangan hanya asal jalan jalan, harus peka terhadap kegiatan” Rudi Hartono Ketua LSM ABRI.

LINGGAU POS ONLINE – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Abri Lestari (ABRI) pertanyakan hasil Dinas Luar (DL) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang sering dilakukan oleh Pejabat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

“Silakan dipaparkan, kami ingin tahu hasil DL dan Bimtek ke luar daerah yang dilakukan pejabat Muratara ini. Karena sepengetahuan kami, kegiatan itu menggunakan APBD,” kata Rudi Hartono Ketua LSM ABRI, kepada Linggau Pos, Kamis. (11/7)

Ditambahnya, sering terjadinya DL yang dilakukan oleh pejabat tak jarang berdampak negatif terhadap pelayanan yang dilakukan oleh instansi terkait.

“Harus diakui bila PNS di instansi Pemkab Muratara masih kurang. Sering terjadi saat PNS DL kegiatan pelayanan masyarakat terhambat, bahkan banyak masyarakat harus berulang kali ke dinas untuk melakukan administrasi, karena orang yang ingin ditemui sedang DL,” tambahnya.

Tidak hanya itu lanjutnya, saat para pejabat sedang DL, banyak pegawai yang bolos dalam bekerja.

“Sangat kami sayangkan, kegiatan yang banyak menghabiskan anggaran daerah, terkesan berdampak negatif,” lanjutnya.

Diakuinya, DL sebenarnya kegiatan bagus untuk dilakukan, sebagi DOB Muratara masih harus banyak belajar pada daerah yang berada di luar daerah. Namun harus dilakukan dengan serius agar anggaran daerah tidak terbuang percuma.

“Yang diharapkan DL dan Bimtek luar daerah membuahkan hasil, jangan hanya asal jalan-jalan, harus peka terhadap kegiatan, bila hanya akan membuang anggaran, kami sangat kecewa karena masih banyak hal baik lainnya untuk di bangun,” terusnya.

Sementara itu Bupati Muratara HM Syarif hidayat, dalam suatu kegiatan beberapa waktu lalu mengatakan kegiatan perjalanan dinas harus diminimalisir agar anggaran tidak terbuat percuma.

“Perjalanan dinas harus ada undangan, dan jangan asal undangan diterima semua. Harus dipilih kegiatan Bimtek tidak usah, anggaran perjalanan dinas harus dimanfaatkan untuk membangun kabupaten dan hasilnya juga harus dilaporkan ke bupati, dan sebelum berangkat harus izin bupati” katanya waktu itu. (fji)

Rekomendasi Berita