oleh

Harus Sesuai Tujuan Dibuatkannya Aturan

Penerapan Perda Harus Dilakukan dengan Maksimal

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), terus didesak oleh anggota DPRD agar segera diterapkan dengan maksimal. Karena saat ini, ada beberapa faktor yang menjadi kendala belum optimalnya penerapan Perda KTR. lantas, apa tanggapan dari masyarakat ?

Laporan Riena Fitriani Maris, Watervang

Penegasan tersebut, diungkapkan oleh anggota Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, M Efmi Pandai. Karena ia menegaskan, kalau sampai saat ini Perda KTR belum diterapkan sesuai dengan apa yang diatur di dalam aturan tersebut.

Untuk itu, pihaknya pun mendesak agar pemerintah segera menindaklanjuti Perda ini.

“Agar bisa diterapkan dengan maksimal, sesuai dengan tujuan dibuatkannya Perda KTR,” tegasnya.

“Padahal, dalam Perda yang diajukan melalui inisiatif DPRD tersebut diatur mengenai sanksi. Baik sanksi untuk individu, maupun untuk lembaga. Untuk individu diatur, ketika seseorang merokok di KTR baik rumah sakit maupun sekolah, dikenakan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda Rp 50 juta,” jelasnya.

Ketika suatu instansi atau lembaga tidak menyediakan tempat khusus merokok, atau ada pembiaran masyarakat merokok di KTR maka dikenakan denda administratif. Mulai dari teguran pertama, kedua dan ketiga serta terakhir pencabutan izin.

“Ada beberapa faktor yang menjadi kendala belum optimalnya penerapan Perda KTR. Salah satunya Perda tersebut belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota (Perwal). Kemudian, belum gencar disosialisasikan. Harusnya memang Perda ini disosialisasikan dan dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai KTR,” sarannya.

Masyarakat, terutama para orang tua pun menyayangkan belum optimalnya penerapan Perda KTR. Padahal mereka meyakini, aturan ini bisa melindungi anak-anak mereka dari bahaya asap rokok.

“Ya percuma dibuatkan aturannya, kalau tidak diterapkan secara maksimal. Saya juga membenarkan, masih banyak masyarakat yang merokok di lingkungan sekolah, ataupun puskesmas. Padahal, sudah jelas ada aturannya dan sudah disahkan,” tegas Dewi, salah seorang warga.

Tentunya, menurut Dewi hal ini menjadi ‘PR’ bagi pemeirntah, terutama dinas terkait.

“Kedepan, perda yang sudah disahkan bersama harus betul-betul diterapkan. Jangan sampai terkesan, hanya sekedar dibuat saja aturan tersebut,” tegasnya kembali. (*)

Komentar

Rekomendasi Berita