oleh

Harus Dikaji Ulang

PENGAMAT Politik Kota Lubuklinggau, Eka Rahman mengatakan pihaknya belum tahu kebijakan yang jelas dari KPU soal penggunaan kotak suara kardus atau alumunium.

Apakah kotak alumunium yang selama ini dipakai telah rusak seluruhnya atau bagaimana.

Menurutnya, wacana penggunaan kotak suara kardus harus dicermati beberapa hal. Seperti kotak suara dari bahan apapun berfungsi untuk menjamin bahwa suara rakyat yang di simbolisasi melalui coblosan dalam surat suara dapat “terjamin”.

Untuk meng-guarantee (menjamin) bahwa suara rakyat harus aman tentu penting melihat faktor, seperti apakah penyelenggara punya komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan bersih.

Kemudian, apakah alat yang dipakai mampu menggaransi proses keamanan suara. Karena bagaimananpun, momentum pemilu adalah pertarungan, dan perbenturan kepentingan untuk menggapai kuasa, yang kadang menstimulasi orang untuk berbuat tidak fair.

Secara teknis kotak suara kardus digunakan untuk seluruh tahapan, dalam arti termasuk digunakan untuk distribusi rekap hasil perhitungan suara. Jika untuk menampung surat suara hasil coblosan sebelum di hitung, dan kotak rekap masih tetap dari alumunium tentu masih bisa dianggap aman.

Namun jika kotak suara kardus digunakan juga untuk tempat hasil rekapitulasi penghitungan suara yang akan dibawa ke PPK, KPU dan seterusnya, tentu harus dipertanyakan.

Karena ada beberapa kelemahannya, misalnya apakah kotak suara dari kardus bisa dikunci gembok.

Kalaupun ada pengamanan lain selain gembok, harus diketahui metode pengamanannya. Kemudian, pertimbangan musim dan geografis tentu harus menjadi pertimbangan lain.

Bagaimana kekuatan kotak tersebut jika dalam distribusi terjadi hujan, karena faktanya bahwa pada banyak daerah distribusi kotak suara harus melewati laut atau sungai.

“Mekanisme pengamanan kotak suara juga harus sampai pada tahap akhir pemilu, setidaknya putusan MK tentang sengketa. Jadi harus juga dijamin kotak ini kuat jika sewaktu-waktu ada putusan MK, tentang pemilu ulang atau penghitungan ulang degan kotak suara harus di bawa ke Jakarta,” jelasnya.

Selanjutnya, pada sisi legal, penggunaan kotak suara juga akan mengubah banyak aturan, tentang prosedur pemilu yang selama ini masih memdasar pada kotak suara alumunium misalnya, soal penguncian kotak suara, pembukaan dan penutupan kotak suara.

“Apakah dengan waktu tersisa seluruh aturan ini bisa disinkronisasi dari mulai UU, PKPU, SE KPU dan sebagainya. Jadi, penggunaan kotak suara kardus menggantikan alumunium, harus melewati pengkajian yang lebih komprehensif dari berbagai aspek sebelum diputus,” ungkapnya.(aku)

Rekomendasi Berita