oleh

Hanya 20 LSM Kantongi Izin

Pembinaan Terkendala Anggaran

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Lubuklinggau, Edi Rogiyansyah melalui Kasi Hubungan Antar Lembaga, Tukimin menegaskan, saat ini hanya tercatat 20 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sudah mengantongi izin. Ia menegaskan, ada beberapa syarat umum dan khusus untuk mengantongi izin.

Untuk syarat umum, Tukimin menegaskan, pihak LSM harus memberitahukan keberadaan organisasi sebagaimana yang diatur dalam pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 5 Tahun 1986, tentang Ruang Lingkup, pemberitahuan kepada pemerintah. Lalu ada papan Nama dan Lambang.

Organisasi-organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menyampaikan pemberitahuan itu secara tertulis, dengan surat pengantar yang ditunjukkan kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, Kesbang untuk Provinsi dan Kakan Kesbang di Kabupaten/Kota. Dengan perihal surat, pemberitahuan Keberadaan Organisasi, dengan surat ditandatangani oleh Pengurus Pusat Ormas.

Sementara untuk syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu, akta pendirian yang dinotariskan, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), program kerja jangka pendek, jangka panjang serta susunan pengurus harian. Lalu riwayat hidup, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus harian, mengisi formulir isian dan data lapangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Untuk Ormas sedikitnya 3 SKT Provinsi, untuk terdaftar sebagai LSM tingkat Nasional. 3 SKT kabupaten/kota untuk terdaftar ditingkat provinsi, dan 3 SKT Kecamatan untuk tingkat Kabupaten/Kota. Sementara untuk LSM, sedikitnya 1 SKT Provinsi untuk terdaftar sebagai LSM tingkat Nasional, 1 SKT Kabupaten/Kota untuk terdaftar di tingkat provinsi dan 1 SKT Kecamatan untuk tingkat Kabupaten/Kota. Lalu lampirkan juga foto tampak depan kantor sekretariat Ormas/LSM, lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/LSM ukuran kartu pos,” jelasnya.

Selanjutnya menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik setiap 6 (enam) bulan sekali, untuk tingkat nasional. Untuk tingkat di bawahnya kepada Instansi penerbit SK, NPWP organisasi, surat domisili kantor dari kelurahan/kecamatan, surat keterangan kontrak, pinjam tempat sementara bila organisasi mengontrak, berisikan masa berlaku kontrak, pinjam, menempati sementara, ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak I pemilik dan pihak II lembaga/organisasi, ditandatangani ketua dan sekretaris bermeterai Rp 6.000

“Tidak menggunakan lambang “Garuda” sebagai lambang organisasi, surat keterangan di atas meterai Rp 6.000 tidak sedang terjadi konflik internal ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen untuk tingkat Nasional, untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, surat keterangan tidak berafiliasi atau Underbow Organisasi Partai Politik, ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen untuk tingkat DPP, oleh ketua dan sekretaris untuk tingkat DPD/cabang” jelasnya kembali.

Ia mengungkapkan, bagi LSM yang sudah mengantongi izin dan habis masa berlakunya, sebaiknya segera memperpanjang masa berlaku mereka. Karena masa berlaku hanya satu tahun saja. Sementara untuk pembinaan terhadap LSM, biasanya dilakukan sesuai dengan kehendak LSM itu sendiri. Pembinaan dikoordinir oleh narasumber yang didatangkan dari provinsi. Sumber dana pembinaan didapat dari APBD, Pemkot dan hasil sosialisasi.

“Untuk tahun 2017 terdapat kendala dalam pembinaan, yaitu anggaran dana. Tidak seperti tahun sebelumnya sudah dipersiapkan dana anggaran” ungkapnya.

Tukimin menegaskan, apabila ada oknum LSM yang mencurigakan ataupun memeras, maka pihak yang merasa dilakukan seperti itu bisa langsung laporkan ke Kesbangpol.

“Karena surat izin mereka akan dibekukan langsung, ketika ada oknum LSM yang mencurigakan ataupun memeras,” katanya. (CW06)

Komentar

Rekomendasi Berita