oleh

Hanya 12 Klinik Kantongi Izin

Tersebar di Enam Kecamatan

LINGGAU POS ONLINE, TUGUMULYO – Banyaknya dokter yang membuka praktik atau klinik pribadi di Kabupaten Musi Rawas, ternyata hanya 12 klinik terdaftar di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas (Mura). Klinik ini dipastikan memiliki izin.

Dari data tercatat di Dinkes Musi Rawas, 12 klinik yang memiliki izin tersebut hanya tersebar di enam kecamatan yakni, Kecamatan Tugumulyo sebanyak enam klinik, Kecamatan Selangit satu klinik, Muara Beliti dua klinik, STL Ulu Terawas satu klinik, Muara Kelingi satu klinik dan Kecamatan Muara Lakitan satu klinik.

Kadinkes Musi Rawas, Hj Mifta Hulummi melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan, H Nobert Hinalongan mengatakan, dalam hal penerbitan izin bagi klinik langsung dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Mura.

“Dinkes hanya memberikan surat rekomendasi saja, yang kemudian diteruskan di DPM-PRSP Musi Rawas untuk diterbitkan izinnya. Tapi kalau sejauh ini sesuai dengan catatan Dinkes, hanya ada 12 klinik yang terdaftar memiliki izin,” kata H Nober Hinalongan, Senin (2/4).

Dikatakannya, sedangkan dari 12 klinik tersebut dua diantaranya yang berada di Kecamatan Muara Beliti milik pemerintah, yakni milik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga Polres Musi Rawas.

“Sedangkan lainnya swasta, namun seluruhnya diwajibkan memiliki izin. Kalau untuk klinik di Musi Rawas ini ada dua yakni Klinik Pratama, biasanya lebih ke pelayanan rawat jalan, dan klinik utama biasnya melayani rawat inap,” ungkap Nober

Hanya saja, lanjut ia jumlah tersebut hanya yang terdaftar di Dinkes dan mengajukan untuk penerbitan izin. Namun, masih ada dan bahkan banyak klinik yang beroperasi tapi belum mendaftarkan kliniknya.

“Namun jika memang ada laporan, atau kita melihat akan kita datangi dan diwajibkan membuat izinnya. Kedepan kita akan inventarisir ulang,” jelas Nober

Ditambahkannya, sebab dengan memiliki izin, maka klinik tersebut selain sudah terdaftar juga memiliki payung hukum yang kuat. Sehingga, ketika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, pemerintah bisa memberikan perlindungan.

“Namun sebelumnya, kita pastikan dulu apakah dalam memberikan pelayanan ini sudah sesuai koridor prosedur. Jadi kalau ada kejadian hal yang tidak diinginkan seperti kematian, maka klinik ini tidak bisa dituntut,” terang Nober

Namun sebaliknya sambung Nober, ketika klinik tersebut tidak memiliki izin, saat memberikan pelayanan terjadi kesalahan, maka pihak pasien dapat menuntut klinik tersebut. Oleh karena itu, jika memang masih ada klinik yang belum memiliki izin, sebaiknya mengurus.

“Kepada masyarakat, untuk mengetahui klinik dan sudah memiliki izin atau belum, biasanya di depan klinik memasang spanduk atau plang dan mencantumkan nama dan juga nomor izin. Tapi kalau tidak ada, dipastikan tidak ada izinnya,” imbau Nober

Lebih lanjut Nober menjelaskan, setelah menerima pengajuan, maka sebelum memberikan surat rekomendasi izin pihaknya, secara tim lebih dulu turun dan melakukan ceklis. Hal itu guna memastikan, apakah klinik tersebut layak diberikan izin atau belum, sebab untuk masa izin ini berlaku tiga tahun.

“Untuk syarat pengajuan izin, diatur dalam Permenkes Nomor II Tahun 2018 untuk Klinik Pratama, dan Permenkes Nomor: 9/ MENKES/PER/2014, untuk klinik rawat inap, dengan syarat yang sama,” ucapnya.

Untuk syarat pengajuan izin yakni melampirkan surat pengajuan, fotokopi KTP, rekomendasi dari KUPT Puskesmas setempat, surat izin praktik masing-masing tenaga kesehatan, dan pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab medis, oleh dokter (di atas meterai 6000).

“Selain itu, pernyataan bersedia mengikuti program peningkatan mutu (diatas materai 6000), denah lokasi dan sket ruang klinik, profil klinik, daftar peralatan dan obat, struktur organisasi klinik, pas foto warna ukuran 3×4 dan 4×6 masing-masing satu lembar, dan meterai 6000 satu lembar serta file folder satu buah,” ungkapnya.

Sementara itu, seorang perawat Klinik Praktik Dr Anak di Kecamatan Tugumulyo Ana mengatakan, klinik di tempat ia bekerja sudah lama memiliki izin, dan jenis non rawat inap.

“Selain meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan, ini dapat melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dilayani dan tenaga kesehatan itu sendiri,” ucap Ana

Ana menjelaskan, tujuan Klinik Praktik itu, mempermudah pertolongan pertama yang cepat, sebelum melakukan rujukan lebih lanjut,” terang Sari. (04)

Rekomendasi Berita