oleh

Hamil Duluan, 853 Pasangan Nikah Usia Dini

-Lubuklinggau-265 dibaca

LINGGAUPOS.CO.ID –  Sejak tahun 2019 hingga pertengahan Maret 2021, Pengadilan Agama (PA) Lubuklinggau sudah mengeluarkan dispensasi nikah untuk 853 pasangan calon suami-isteri dibawah umur. Mereka  belum berusia 19 tahun. Bahkan, setiap tahunya pengajuan dispensasi nikah ini mengalami peningkatan.

Mirisnya lagi, terungkap dari hakim yang menyidangkan perkara dispensasi menikah di PA Lubuklinggau bahwa 95 persen calon pengantin sudah berhubungan suami isteri dan 85 persen diantaranya, si perempuan sudah dalam keadaan hamil.

Ketua PA Lubuklinggau, Drs Kiagus Ishak, Z.A melalui Panitera Yuli Suryadi,SH.MM mengungkapkan ada 168 perkara dispensasi nikah tahun 2019. Lalu ditahun 2020 mengalami peningkatan yang  signifikan, sebanyak 499 perkara.

Ditahun 2021 pun, tercatat sejak Januari sampai pertengahan Maret 2021 untuk pemberian dispensasi nikah sudah mencapai 186 perkara.

“Kalau kita bandingkan, Maret 2020 pemberian dispensai nikah mencapai 141 perkara, sementara ditahun 2021 baru pertengahan Maret sudah mencapai 186 perkara. Artinya juga mengalami peningkatan,” ungkap Yuli Suryadi, Rabu (17/3).

Yuli menegaskan, semua perkara yang masuk meliputi wilayah kerja Pengadilan Agama Lubuklinggau, yakni masyarakat dari Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas (Mura), dan Musi Rawas Utara (Muratara).

Menurutnya memang ada beberapa faktor penyebab meningkatnya perkara dispensasi nikah. Salah satunya pasca dikkeluarkanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

UU Perkawinan yang baru tersebut mengubah batas usia minimal menikah, yakni untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal usia 19 tahun. Sementara sebelumnya, batas usia menikah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

“Selain karena faktor penambahan usia untuk kawin, rata-rata alasan orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena takut anaknya terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Namun, banyak juga yang mengajukan dispensasi nikah karena kondisi anak perempuan mereka sudah hamil.

Lalu, apa saja persyaratan untuk mengajukan dispensasi menikah ?

Panitera Muda Hukum Rosmaladaya mengatakan, persyaratan pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yaitu surat permohonan, fotokopi KTP orang tua wali, fotokopi KK, Fotokopi Karti Identitas Anak (KIA) dan Akte Kelahiran calon suami dan istri, fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan masih sekolah dan surat rekomendasi psikolog.

“Sekarang kita menambahk surat rekomendasi dari psikolog sebagai syarat pengajuan dispensasi nikah. Syarat ini untuk usia dibawah 17 tahun. Dan Surat Keterangan Dokter jika anaknya tersebut hamil. Pengajuan permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua atau wali. Sejauh ini usia yang mendominasi dalam permohonan dispensasi nikah mereka usia 15 -16 tahun,” ungkapnya kembali.

Kepala UPT PPA DP3APM Kota Lubuklingau, Hj Devy Riane Sari menambahkan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan kejadian kasus yang dilakukan atau disebabkan, oleh pasangan yang menikah diusia dini, atau menikah dengan dispensasi nikah.

“Tidak ada laporan. Hanya saja baru-baru ini ada kasus laki-lai usianya sekitar 18 tahun melapor ke kita, diminta perempuan usianya sekitar 19 tahun untuk dinikahkan karena mengaku sudah melakukan hubungan  suami isteri dengan si laki-laki. Sementara si Laki-laki tidak mau karena menilai si perempuan wanita tidak baik. Kalau kasus seperti KDRT dari pernikahan dini belum ada yang dilaporkan kita sampai saat ini,” ungkap Devy.

Menikah Dini Banyak Dampak Negatif

Menikah diusuia dini, atau belum genap 19 tahun berdampak negatif untuk kelangsungan hidup dan ekonomi  anak. Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Drs Warindi didampingi, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sri. Untuk itu ia menyarankan ketika belum genap 18 tahun hendaknya anak belum dinikahkan.

“Kalau bisa tunangan dulu, karena terlalu banyak resikonya kalau nikah usia dini,” ungkapnya.

Dijelaskan Sri, resiko dimaksud belum siapnya alat reproduksi anak untuk melahirkan, karena tidak ada anak yang memiliki anak. Kemudian, secara sosial bisa terjadi gesekan baik dengan pasangannya, maupun dengan keluarga besarnya dan sangat rentan dengan KDRT.

“Dari segi ekonomi juga biasanya belum siap, karena belum memiliki pekerjaan tetap,”jelasnya.

Memang, ada berbagai penyebab anak menikah dini. Bisa dari pergaulan yang tidak terpantau oleh orang tua, bisa juga akibat memanfaatkan gadget secara tidak baik. Karena, harusnya gadget sebagai penambah pengetahuan. Makanya butuh perhatian ekstra dari orang tua, dan orang tua memang harus harus tau anaknya sedang apa, lagi dimana. Memang, seluruh kegiatan anak orang tua harus tahu, termasuk mendampingi anak ketika mereka membukan konten-konten atau menonton televisi.

Guna mencegah terjadi pernikahan dini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Kemudian, sudah memiliki aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebar di setiap desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Mura.

Tugas dari PATBM ini melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pemenuhan hak khusus anak. Bahkan, juga sudah dibentuk  Forum Anak yang berfungsi sebagai pelopor dan pelapor.

“Pelapor jika ada anak-anak yang belum terpenuhi hak-haknya. Kemudian, sebagai pelopor untuk tidak menikah diusia dini,” jelasnya. (*)

Sumber: Harian Pagi Linggau Pos

Rekomendasi Berita