oleh

Hak Keuangan Dicabut Per 23 September

“..kita sesuaikan aturan dan deadline yang diberikan dengan memproses seluruh surat yang masuk ke pimpinan dewan. Baik dari partai, maupun dari anggota kita. Jangan sampai, ada kesalahan dari kita..”

Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya ingatkan Sekretariat DPRD mengenai deadline pemberhentian hak protokoler dan hak keuangan, anggota DPRD yang ‘pindah partai’. Sesuai deadline dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kedua hak tersebut secara otomatis dilepas per 23 September 2018.

Hal ini juga dilanjutkannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 27 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan itu menjelaskan, bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan Partai Politik yang berbeda dengan Parpol yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf S, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU paling lambat satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Kita sesuaikan aturan dan deadline yang diberikan dengan memproses seluruh surat yang masuk ke pimpinan dewan. Baik dari partai, maupun dari anggota kita. Jangan sampai, ada kesalahan dari kita,” jelas Rodi, Jumat (17/8).

Apalagi dilanjutkan politisi Partai Golkar ini, berkaitan dengan keuangan. Hal ini harus menjadi perhatian Sekwan, jangan sampai ada kesalahan dikemudian hari.

“Ya salah satunya pada saat pemeriksaan BPK, makanya kita ingatkan,” ungkapnya.

Sejauh ini dua anggota DPRD yang pindah partai, yakni Khoirul Umri dan Wansari diakuinya sudah legowo dengan mengurus surat pemberhentian mereka. Mengingat sebagai syarat wajib, untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

“Pastinya secara otomatis, per 23 September dua hak mereka dicabut,” tegasnya.

Wansari, Bacaleg yang ‘loncat partai’ dari Partai Golkar ke PDIP saat dimintai tanggapan mengaku akan mengikuti semua yang sudah ditetapkan KPU melalui PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

“Ya kalau sudah ada ketentuannya, harus kita ikuti,” tegasnya. (13)

Rekomendasi Berita