oleh

Gunakan Konsep Smart City, Ibu Kota Baru RI di Kaltim

LINGGAU POS ONLINE – Lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia diputuskan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR Sofyan Djalil saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8/2019).

“Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum,” katanya.

Dia bilang lahan seluas 3 ribu hektar telah disiapkan untuk pembangunan tahap pertama. Sementara luas keseluruhan 200-300 ribu Ha.

“Sehingga bisa bikin kota taman kota indah banyak tamannya orang bisa hidup sehat udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi,” kata Sofyan.

Sebelumnya diketahui ada dua calon terakhir lokasi ibu kota,yakni KalimantanTimur dan Kalimantan Tengah. Nama Kaltim sendiri santer disebutkan dalam beberapa waktu terakhir menyisihkan Kalimantan Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa rencana pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan akan menggunakan konsep smart city atau kota cerdas. Konsep itu nantinya akan mengombinasikan antara kota pemerintahan berbasis keberlanjutan dan teknologi serta memperhatikan efisiensi.

“Jadi saya tekankan penerapan smart city di (ibu kota baru) haruslah berwawasan untuk menjadikan kota itu pertama berkelanjutan dan kota itu makin nyaman untuk ditinggali penduduknya,” kata Menteri Bambang dalam sebuah diskusi yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (22/8/2019).

Seperti konsep smart city pada umumnya, pembangunan ibu kota baru akan menggunakan pendekatan-pendekatan sistem kota cerdas. Di mana infrastruktur pendukung awal seperti air bersih, sampah, maupun gedung-gedungnya akan di desain sesuai dengan konsep berkelanjutan.

“Jadi kalau boleh saya simpulkan smart city di ibu kota baru kita adalah smart untuk berkelanjutan,” kata dia.

Di samping itu, salah satu pendukung lainnya yang akan diterapkan di dalam ibu kota baru akan menggunakan smart berbasis teknologi. Ini dibutuhkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan para aparatur negara di daerah tersebut.

“Pertama orientasinya memenuhi kebutuhan dan layanan dasar warga kota. Dari misalkan air bersih, sanitasi, air limbah, kemudian juga jaringan listrik, kemudian layanan adminitrasi apakah untuk KTP, keperluan adminitrasi lainnya mengurus izin sampai kepada kebutuhan terkait dengan penanggulangan bencana, ketertiban lalu lintas atau menurunkan tingkat krimininalitas jadi semua hal dasar itu harus menjadi isu yang diatasi dengan pendekatan smart berbasis teknologi,” tandas dia.

Seperti diketahui, Rencana pemindahan Ibu Kota sepertinya serius dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keseriusan itu semakin terlihat saat Pidato Kenegaraan di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (16/8/2019) siang.

Saat melakukan Pidato Kenegaraan tahunan itu, Jokowi meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Namun, belum ada titik terang mengenai lokasi pasti dari ibu kota baru tersebut.(*)

Sumber : Liputan6 dan detik

Rekomendasi Berita