oleh

Gugatan Selisih Suara di Atas 2 % Ditolak MK

“Parpol maupun tim pemenangan masing-masing kandidat harus menempatkan saksinya di setiap TPS, mengawal di PPS dan di PPK,” kata pengamat politik asal Provinsi Sumatera Selatan, Andries Lionardo.

LINGGAU POS ONLINE, PALEMBANG – Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Pilkada serentak 2018, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Untuk Pilkada Kota Lubuklinggau selisih suara dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) di atas 2 persen, karena jumlah penduduk Kota Lubuklinggau kurang dari 250.000 jiwa.

Hal ini disampaikan komisioner Divisi Hukum KPU Kota Lubuklinggau, Lukman Hakim, Jumat (8/6).

Selain itu, aturan mengenai gugatan PHP Pilkada serentak 2018, juga sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara PHP. Tapi, walaupun selisih suara antara penggugat dan tergugat di Pilkada Lubuklinggau di atas 2 persen, surat gugatan tetap akan diterima oleh MK. Namun akan diputuskan dalam putusan sela, dan gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pengamat politik asal Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Andries Lionardo menjelaskan aturan yang mengikat mengenai gugatan PHP harus diantisipasi masing-masing kandidat. Sebab, ketika ada dugaan kecurangan dan selisih suara antara penggugat dan tergugat di atas 2 persen, otomatis gugatan bakal ditolak MK. Karena, bukti adanya indikasi kecurangan dibuktikan dalam persidangan, namun untuk membuktikan itu syarat gugatan harus terpenuhi.

“Parpol maupun tim pemenangan masing-masing kandidat harus menempatkan saksinya di setiap TPS, mengawal di PPS dan di PPK,” kata Andries Lionardo.

Selanjutnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga harus memastikan perolehan suara masing-masing kandidat tidak berubah sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS. Sebab, di PPK hanya melakukan rekapitulasi yang sudah dilakukan KPPS di TPS, dan proses penghitungan suara di TPS sudah diawasi pengawas TPS dan saksi dari masing-masing pasangan calon. Sehingga, bisa menutupi celah indikasi kecurangan. (01)

Rekomendasi Berita