oleh

Gugatan Perdana Lahan Cikencreng Tidak Dihadiri Para Tergugat

LINGGAU POS ONLINE – Sidang perdana gugatan masyarakat delapan kelurahan di Kecamatan Lubuklinggau Utara I terkait lahan Cikencreng, Selasa (17/9/2019) di Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau sempat dibuka sekitar pukul 14.00 WIB. Namun kemudian majelis hakim menunda sidang hingga 8 Oktober 2019, karena para tergugat tidak hadir.

Tergugat dalam perkara ini, PT Cikencreng, Pemerintah Kota Lubuklinggau, BPN Kota Lubuklinggau, Kanwil BPN Sumsel dan Kementerian ATR/BPN RI. Gugatannya tentang pembagian lahan garapan masyarakat delapan kelurahan di Kecamatan Lubuklinggau Utara I.

Majelis hakim Ferdinaldo SH, Hendri Agustian SH dan Indra Lesmana SH, dipersidangan mengatakan sidang ditunda karena pihak tergugat belum lengkap, dan sidang akan dilanjutkan padal tiga minggu lagi dan pihaknya akan melakukan pemanggilan kembali kepada tergugat.

“Sidang belum bisa dilanjutkan karena para pihak belum hadir, karena sesuai dengan aturan yang ada, hakim tidak bisa melanjutkan sidang karena takutnya pihak tergugat keberatan terhadap hakim,” jelas majelis hakim.

Dilanjutkannya jadi pihaknya menunggu dahulu agar pihak-pihak tergugat lengkap.

Sementara itu, kuasa hukum masyarakat yang mengugat, Sambas mengatakan, “Harapan kami sidang selanjutnya, datang semua. Agar  semuanya jelas. Tadi sudah disampaikan kepada hakim kalau ngundang pukul 10.00 WIB, jangan molor sampai sore,” kata Sambas.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Kota Lubuklinggau Hendri Agustian mengatakan dalam hukum acara itu gugatan sudah masuk, dan pihaknya sudah panggil para pihak. Karena para pihak ini kan ada yang di Jakarta artinya panggilan ini bukan panggilan langsung dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tetapi panggilan melalui PN yang ada di domisili dengan tergugat.

Misalanya dijelaskan Hendri salah satu tergugat  itu ada di Jakarta  Selatan, maka relasi panggilan pihaknya melalui delegasi PN Jakarta Selatan. Maka PN Jakarta Selatan akan melakukan panggilan itu atas permitaan pihaknya.

“Tadi kkami lihat untuk di Jakarta belum ada jawaban apakah sudah dijalankan belum. Untuk yang di Palembang kita melalui delegasi PN Palembang, sudah dijalankan tapi surat pemberitahuan belum sampai ke kami,” jelasnya kepada wartawan.

Untuk surat ke Pemkot Lubuklinggau sudah sampai, tetapi Pemkot tidak hadir, maka sesuai dengan hukum acara. Pihaknya akan memanggil paling tidak tiga kali. “Yang penting surat panggilan ini sudah sampai ke yang bersangkutan itulah yang pihaknya anggap sah,” jelasnya.

Apabila tiga kali tergugat tidak hadir, maka pihaknya anggap mereka tidak akan menggunakan haknya dan sidang tetap dilanjutkan.

“Kalau panggilan tidak sampai, kami tetap melanjutkan persidangan, kami bisa dituntut,” tegasnya.

Mengenai sidang dilaksanakan baru pukul 14.00 WIB, Hendri mengatakan karena PN itu sifatnyo pasif. Jadi para pihaklah yang aktif. Apabila para pihak sudah dinyatakan Lengkap, maka hakim akan menyidangkan. Bahkan pukul 08.00 WIB bisa dilaksanakan, karena suudah jam kerja.

“Bukan kita mengulur waktu tidak, ada hak kita, ada juga hak orang lain tetap harus dipertimbangkan. Posisi hakim itu harus netral,” tutupnya.(*)

Laporan: Endang Kusmadi

Rekomendasi Berita