oleh

Gubernur Sumsel Sebut PSBB Diterapkan Usai Idul Fitri, Pengamat: Pemerintah Belum Siap

LINGGAUPOS.CO.ID – Gubernur Sumsel Herman Deru memberi tenggat waktu selama satu minggu kepada Wali Kota Palembang dan Prabumulih untuk menyusun dan merancang peraturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini disampaikannya saat konferensi pers di Gedung Bina Praja Provinsi Sumsel, Rabu (13/5/2020).

Sehingga masih akan ada jeda waktu sebelum benar-benar diterapkan. “Kemungkinan besar mulai (PSBB) pada H+2 Idul Fitri,” ujar Deru.

Sebab, ia menilai PSBB di kota Palembang dan Prabumulih merupakan yang pertama di Sumbagsel. Sehingga harus dipersiapkan dengan matang dari sisi yuridis.

“Setelah menyiapkan draft aturan, akan masuk tahap sosialisasi 4 atau 5 hari. Kemudian (PSBB) berlaku selama 14 hari dan bisa diperpanjang kalau tidak ada penurunan kasus,” jelasnya.

Sehingga ini jadi alasan bagi Deru untuk mencetuskan PSBB dimulai setelah Idul Fitri.

Apa yang disampaikan oleh Deru, telah tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/307/2020 terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang dan dan Prabumulih pada Selasa (12/5/2020).

Berbeda halnya dengan penerapan PSBB di DKI Jakarta. Dimana surat keputusan Menkes diterima pada 6 April 2020, Pemerintah setempat langsung menerbitkan Pergub DKI Jakarta No. 33 tahun 2020 tentang PSBB tiga hari setelahnya atau tepatnya pada 9 April 2020. Sehari setelahnya, pada 10 April 2020 PSBB di Ibukota langsung diberlakukan.

Pemprov DKI Jakarta menyadari betul hakikat PSBB yang bertujuan untuk mengurangi resiko penyebaran pandemik ini. Sehingga hanya butuh lima hari setelah SK Menteri Kesehatan dikeluarkan. Seperti yang disampaikan oleh Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto.

“PSBB bukan untuk mengatur kita tetapi kita gunakan untuk mengatur agar penyakit ini berhenti, agar penyakit ini tidak menular lagi agar kita tidak tertular penyakit ini itu hakikat PSBB,” kata Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Namun dengan tambahan waktu sekitar satu minggu ditambah 5 hari sosialisasi yang disampaikan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Dikhawatirkan, Surat Keputusan PSBB bisa jadi sia-sia. Pengamat kebijakan publik Bagindo Togar menilai pemerintah belum siap.

“Kita tidak bisa prediksi dalam seminggu kedepan itu penambahan jumlah kasus positif seperti apa. Artinya ini juga menunjukkan ketidaksiapan yang mengajukan. Seharusnya, saat pengajuan PSBB itu, telah disiapkan instrumen pendukungnya. Jadi, PSBB diajukan kesannya hanya atas desakan tertentu,” kata Togar.

“Kita melihat bagaimana daerah lain mempersiapkan instrumen yuridis pendukung seiring pengajuan PSBB, sehingga bisa langsung di eksekusi,” tambahnya.

Ia juga menilai pemerintah terkesan main-main dalam penanganan Covid-19 ini. Minimnya koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah daerah, yang belum bisa diakomodir oleh pimpinan tertinggi. Sebab yang dilihat olehnya saat ini adalah pemerintah yang lebih fokus kepada bantuan sosial yang muncul terkait Covid-19.

“Ini (artinya) kan pimpinan gagal paham dalam memaknai PSBB. Coba tunjukkan, apa perbedaan mencolok ada atau tidaknya PSBB ini? Sekarang yang dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah. Kesiapan sumber daya, dimana kita saat ini baru bicara soal pencegahan. Boro-boro penyembuhan. Dengan kondisi sarana prasarana kesehatan yang kita miliki saat ini, kesadaran masyarakat yang masih minim, artinya pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk masyarakat, “ tegasnya. (*)
Sumber: sumeks.co

Rekomendasi Berita