oleh

GMPK Akan Gelar Seminar Pengelolaan DD

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Musi Rawas (Mura) lakukan rapat pembahasan permohonan rekomendasi pencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura. Rapat tersebut berlangsung di ruang Bina Praja Pemkab Mura, Komplek Agropolitan Center Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Senin (1/10).

Ketua GMPK Mura, Suwito didampingi Panitia GMPK, Parmi mengatakan rapat ini dalam upaya mengoordinasikan dengan Pemkab Mura terkait dengan rekomendasi surat yang diajukan sebelumnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Jadi untuk kegiatan seminar tersebut, berdasarkan hasil koordinasi dengan tim Satgas, telah disepakati akan dilaksanakan pada 23 Oktober mendatang. Di mana jadwal sebelumnya 8 Oktober.

“Hal itu dikarenakan adanya beberapa informasi yang masuk ke pusat, bahkan dalam kegiatan tersebut akan mengundang seluruh desa yang ada di Kabupaten Mura, dengan peserta satu orang untuk satu desa. Pelaksanaannya tidak dipungut biaya apapun alias gratis,” kata Suwito.

Berdasarkan surat rekomendasi yang diajukan GMPK, pelaksanaan seminar tersebut rencananya akan diadakan di Auditorium Pemkab Mura.

Kepala Kesbangpol Mura, H Amra Muslimin menyambut baik dan mendukung dengan pengajuan surat tersebut, dan tentunya dari kesepakatan peserta rapat atau secara administrasi akan dibahas lagi.

“Kami berharap agar surat perubahan diajukan kembali dan kepengurusan panitia. Masalah gedung, untuk langsung di koordinasikan ke bagian terkait, sesuai dengan yang dibutuhkan,” kata H Amra Muslimin.

Sedangkan untuk hal lain, pihaknya masih menunggu surat perubahan kegiatan tersebut. Walaupun ada perubahan akan dikoordinasikan dulu ke Bupati H Hendra Gunawan.

Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Kabupaten Mura, Miftah Joni mendukung kegiatan tersebut, namun ada beberapa batasan-batasan tertentu. Sehingga untuk menyukseskan kegiatan ini, maka pihak panitia harus lebih aktif lagi.

“Karena memang acara ini menyangkut nama daerah, sehingga diharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Serta untuk peserta harus dipatokkan, apakah Kades ataupun yang lainnya sehingga akan lebih jelas,” tegas Miftah Joni. (dlt)

Rekomendasi Berita