oleh

Gandeng KJPP Tentukan Nilai Ganti Rugi Lahan

“…Sudah di ukur semuanya ada 36 bidang tanah dari 33 orang pemilik. Nantinya akan dibangun jalan dengan lebar 50 meter…”

Kepala DLHP Kabupaten Muratara, Zulkifli

LINGGAU POS ONLINE- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) gencar melakukan upaya pembebasan lahan, untuk jalan menuju kawasan perkantoran. Sebelum dilakukan pembebasan, lahan yang berada di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit ini akan dilakukan ganti rugi kepada pemilik lahan.

Dalam menentukan harga ganti rugi, Pemkab Muratara menggunakan jasa konsultan penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Palembang. Diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Muratara, Zulkifli, bahwa dalam menentukan harga taksiran lahan ganti rugi, Pemkab Muratara tidak dapat menentukannya sendiri sehingga memerlukan konsultan yang independen.

“Setiap pembebasan lahan untuk taksiran harga itu bukan Pemkab yang menentukannya, tetapi ada pihak konsultan. Kali ini KJPP Palembang yang ditunjuk sebagai konsultan, merupakan lembaga independen sehingga dalam penilaian sudah tentu tidak diragukan lagi,” kata Zulkifli, Minggu (29/9).

Zulkifli menjelaskan, lahan yang akan dibebaskan terdiri dari perkebunan sawit, kebun campuran, lahan kosong, dengan total 36 bidang tanah.

“Sudah di ukur semuanya ada 36 bidang tanah dari 33 orang pemilik. Nantinya akan dibangun jalan dengan lebar 50 meter,” jelasnya.

Selain lahan kosong, perkebunan sawit dan kebun campuran, dalam wilayah pembebasan juga terdapat empat unit bangunan permanen yang bakal digusur, antara lain dua unit rumah dan dua unit bedeng masing-masing dua pintu.

“Masih dalam lokasi lahan terdapat rumah milik pak Agus Yanto dan pak Izal. Kalau bedeng milik pak Zul Bakri,” tambah Zulkifli.

Dilanjutkannya, setelah dilakukan penilaian oleh konsultan KJPP Palembang, nantinya akan dikeluarkan daftar harga yang bakal diganti rugi dan daftar harga tersebut akan ditempelkan di kantor Lurah Muara Rupit dalam kurun waktu selama 14 hari guna menunggu jika ada sanggahan harga dari pemilik lahan.

“Kalau tidak ada sanggahan maka akan langsung dilakukan pembayaran. Tapi kalau ada sanggahan maka akan ditunda dulu, nanti kita cari solusi yang terbaik,” lanjut Zulkifli.

Sementara itu Hendra, perwakilan penilai dari KJPP Palembang mengatakan, pihaknya sudah berpengalaman sebagai penilai jasa publik, karena sudah banyak diminta oleh pemerintah daerah khususnya di Sumsel untuk melakukan penilaian lahan yang bakal dibebaskan.

“Berdasarkan pengalaman kami lancar-lancar saja, karena memang kami mengeluarkan opini nilai sesuai standar dan aturan yang ada,” katanya.

Ia mengakui, biasanya ada pemilik lahan yang merasa tidak sesuai dengan kehendaknya, namun opini nilai KJPP tidak bisa dibantah.

“Opini nilai kami ini sifatnya baku. Kalau merasa tidak sesuai itu hak pemilik lahan. Yang jelas kami independen, tidak bisa diintervensi,” tegasnya.

Setelah pihaknya mengeluarkan opini nilai nanti, semua keputusan diserahkan kepada Pemkab Muratara dan pemilik lahan.

“Tugas kami hanya mengeluarkan opini nilai saja. Sepakat atau tidak sepakat, itu urusan antara Pemkab dan pemilik lahan,” katanya.

Terpisah Agus Yanto, seorang pemilik rumah yang bakal digusur, mengaku mendukung Pemkab Muratara untuk membebaskan lahan yang kebetulan mengenai rumahnya, namun ia berharap, ganti rugi yang akan diterimanya nanti harus sesuai dengan nilai bangunan, sehingga pihaknya tidak dirugikan.

“Pada dasarnya kami mendukung, karena ini untuk kepentingan bersama. Tapi saya minta jangan ganti rugi, namun ganti untung agar saya untung bukan rugi. Seperti harga harus sesuai, jangan sampai kami banyak dirugikan,” jelasnya.

Laporan Fahmilan Jadidi

Rekomendasi Berita