oleh

Galian C Dikeluhkan

MUSI RAWAS – Banyak dampak buruk yang dihasilkan dari aktivitas ilegal galian C. Bahkan, membuat rugi bagi masyarakat di sekitarnya, seperti galian C di Kecamatan Selangit ini.

Berdasarkan informasi diperoleh koran ini, kawasan yang kerap dijadikan sebagai lahan pengambilan material, secara ilegal itu adalah Daerah Aliran Sungai (DAS), yakni di Desa Taba Renah, Taba Gindo, Prabumenang, Muara Nilau dan Karang Panggung.

Galian C ilegal menyebabkan dampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Secara umum dalam analisa lingkungan, dampak dari suatu kegiatan diartikan sebagai perubahan yang tidak direncanakan akibat aktivitas kegiatan.

Dampak negatif yang ditimbulkan karena penambangan bahan galian C terhadap masyarakat sekitar, ialah semakin menurunnya debit air sumur dan abrasi. Sehingga banyak rumah masyarakat di pinggir sungai yang terkikis, kemudian merusak habitat, merusak infrastruktur dan merusak keindahan DAS.

Saat ini, aktivitas galian C sudah memprihatinkan, ditambah adanya beberapa penambangan galian C yang menyalahi prosedur. Karena dilakukan tanpa perencanaan dan tanpa izin pemerintah setempat, untuk mengangkut material tersebut yang melewati jalan desa.

Menurut, NR (40) seorang toko adat di Desa Muara Nilau mengatakan, sejak dulu hingga sekarang aktivitas galian C itu terus berlangsung, dan salah satu sumber mata pencarian masyarakat. Bahkan, ia menilai pengawasan aktivitas galian C lemah, karena hingga saat ini masih ada aktivitas pengambilan batu di kawasan terlarang. Seperti di bawah bendungan, irigasi dan jembatan. Hal ini karena, Dinas Lingkungan hidup (DLH) belum melakukan penertiban terhadap aktivitas tersebut.

“Dalam hal ini, penegakan hukum lingkungan harus ditingkatkan. Agar Sumber Daya Alam (SDA) dapat digunakan secara berkelanjutan,” katanya.

Sedangkan material batu itu diangkut ke pabrik tempat penggilingan batu, yang berada di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Dusun Budi Setia Kelurahan Selangit.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mura, Yudi Fachriansyah Ishak melalui Kepala Bidang (Kabid) Perizinan dan Pelayanan DPM-PTSP, Mei Juanda mengatakan mengenai seperti izin galian C dan kolam air deras, itu kewenangan izin usaha Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

“Ya, izin itu kewenangan dinas Provinsi Sumsel, kita tidak mengetahuinya” kata Mei Juanda.

Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mura, Hermirudin saat dikonfirmasi tidak memberikan jawaban, sehingga berita ini diterbitkan. (dlt)

Rekomendasi Berita