oleh

Gaji P3K Setara PNS

Fasilitas P3K :
1. Gajinya lebih besar atau setara dengan PNS dengan masa kerja 0 tahun.
2. Diberikan tunjangan
3. Berkesempatan dapat penghargaan
4. Bisa mengusulkan cuti
5. Dapat jaminan perlindungan

Sumber: BKPSDM Musi Rawas

LUBUKLINGGAU – Hingga saat ini program penerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih belum jelas. Tidak hanya itu kini juga santer bahwa pemerintah kembali akan membuka seleksi CPNSD. Tidak tanggung-tanggung formasi yang dibuka ratusan ribu, dan diadakan Maret-April 2019 mendatang.

Informasi yang beredar di masyarakat ini cukup memberikan harapan segar. Namun anehnya, program ini masih belum sampai ke pemerintah daerah.

Seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, hingga saat ini masih belum menerima Petunjuk Teknis (Juknis) kedua program tersebut.

“Belum ada, baik terkait P3K maupun perekrutan CPNSD,” tegas H Rahman Sani, Sekda Kota Lubuklinggau, Kamis (24/1).

Wacananya perekrutan dan gaji P3K akan dibebankan ke APBD pemerintah daerah masing-masing, H Rahman Sani menilai jika hal tersebut maka Pemkot Lubuklinggau pikir-pikir terlebih dahulu.

Pasalnya Pemkot Lubuklinggau juga sudah memiliki program pemberian uang transpor bagi honorer.

“Kalau semuanya ditanggung APBN kita siap, tapi kalau dibebankan ke APBD tentunya akan banyak pertimbangan. Di sini saya tidak bisa menyatakan sanggup tidaknya, intinya saat ini belum ada Juknis,” tegas Rahman Sani.

Sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas (Mura), H Rudi Irawan Ishak melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai, Wiwik Widianingsih mengatakan, untuk penerimaan P3K dan CPNSD belum bisa dilakukan.

Di mana, hal ini dikarenakan masih harus menunggu petunjuk KemenPAN-RB.

“Bahwa mulai tahun 2019 secara bertahap honorer akan dihapuskan dan diganti dengan P3K. Namun, saat ini masih menunggu petunjuk KemenPAN-BKN,” kata Wiwik Widianingsih.

Perekrutan P3K nantinya hampir sama dengan penerimaan CPNS yakni terlebih dahulu mengusulkan permintaan ke KemenPAN-RB sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab.

“Mengenai perbedaan status honorer dengan P3K sangat jauh berbeda, yakni kalau P3K gajinya lebih besar atau setara dengan PNS dengan masa kerja 0 tahun, diberikan tunjangan, penghargaan, bisa mengusulkan cuti dan diberikan jaminan perlindungan,” ucapnya.

Mengenai, penerimaan CPNSD di Kabupaten Mura saat ini belum juga ada petunjuk. Karena saat ini pihaknya lagi proses entri untuk pelaksanaan pembuat Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS yang lulus di 2018 lalu.

“Kita lagi proses tahap entry, setelah di-entry selanjutnya diprint pertimbangan teknis penetapan NIP. Dan akan diantar ke BKN untuk mengeluarkan NIP CPNS,” terangnya. (nia/dlt)

Berita Terkait : Juni, Rekrutmen 100 Ribu CPNS

Rekomendasi Berita