oleh

Gaji Legislator Loncat Parpol Dihapus

Pasca Ditetapkan Dalam DPT

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Hak protokoler anggota DPRD kabupaten/kota yang ‘loncat Partai Politik (Parpol)’ otomatis dihapus, saat ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Ini berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor: 160/6324/OTDA, mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Ayat (2) huruf (i) dan Pasal 193 Ayat (2) huruf (i) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Serta Pasal 99 Ayat (3) huruf (i) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/kota yang menegaskan bahwa anggota DPRD diberhentikan antar waktu jika menjadi anggota Parpol lain.

Ini sejalan dengan amanat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (1) yang menjelaskan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang pindah Parpol harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Bahkan, dipertegas lagi dalam PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Sudah dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 2 bahwa pengunduran diri tidak bisa ditarik kembali, dan diperjelas lagi dalam ayat 3 tidak bisa lagi mengajukan pengaktifan.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), H Ismun Yahya menjelaskan pihaknya sudah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai aturan pengunduran diri bagi legislator yang pindah Parpol. Dari hasil Bimtek diketahui bahwa legislator yang pindah Parpol harus mengundurkan diri, dan ketika sudah mengundurkan diri dan KPU sudah menetapkan DCT. Para legislator yang mundur tersebut langsung kehilangan hak-hak yang selama ini diberikan, walaupun mereka masih tetap masuk ke kantor.

Menurut Ismun sapaan akrabnya, dirinya sebagai unsur pimpinan DPRD Mura, bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tufoksi). Bekerja sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku, jika mengalami keraguan akan langsung koordinasi dengan pejabat terkait. Misalnya, langsung koordinasi ke Kemendagri, terkait pembahasan surat edaran yang sudah mereka keluarkan.

“Kami bekerja sesuai dengan petunjuk dari peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan Tupoksi sebagai wakil rakyat,” katanya, Kamis (6/9).

Apalagi, pengunduran diri yang dilakukan para legislator karena mereka pindah Parpol, dan itu merupakan syarat pencalonan. Bahkan, satu hari sebelum ditetapkan sebagai DCT, politisi yang loncat Parpol harus melampirkan SK pemberhentian mereka dari parlemen, atau menyampaikan bila proses pengunduran diri mereka sedang diproses pejabat terkait.

Diketahui, ada empat legislator yang pindah Parpol, yakni Srie Wahyuni dari PDIP ke Partai NasDem, kemudian Insugiarto dari PKPI pergi ke Partai Golkar. Hj Desriniyati lompat dari Partai Demokrat ke Partai NasDem, dan Wahisun Wais Wahid meninggalkan PBB lari ke PDIP.

Kemudian, surat pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) tiga dari empat legislator Kabupaten Mura yang beralih perahu di Pemilu Legislatif 2019, sudah diterima Sekretariat DPRD Kabupaten Mura. Pengajuan PAW yang sudah diterima yakni, atas nama In Sugiarto digantikan Umroni, Kemudian, Wahisun Wais Wahid digantikan Abunumi Ahmad. Lalu, Hj Sri Wahyuni digantikan Hamidi, sementara usulan PAW atas nama Hj Desriniyati belum diajukan Partai Demokrat, walaupun ia sudah beralih ke Partai NasDem. (aku)

H Rodi Wijaya

***Ingatkan Sekwan Mengenai Deadline Pencabutan Hak Keuangan

KETUA DPRD Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya sebelumnya sudah ingatkan Sekretariat DPRD mengenai deadline pemberhentian hak protokoler dan hak keuangan, anggota DPRD yang ‘pindah partai’. Sesuai deadline dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kedua hak tersebut secara otomatis dilepas per 23 September 2018.

Hal ini juga dilanjutkannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 27 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan itu menjelaskan, bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan Partai Politik yang berbeda dengan Parpol yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf S, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU paling lambat satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Kita sesuaikan aturan dan deadline yang diberikan dengan memproses seluruh surat yang masuk ke pimpinan dewan. Baik dari partai, maupun dari anggota kita. Jangan sampai, ada kesalahan dari kita,” jelas Rodi.

Apalagi dilanjutkan politisi Partai Golkar ini, berkaitan dengan keuangan. Hal ini harus menjadi perhatian Sekwan, jangan sampai ada kesalahan dikemudian hari.

“Ya salah satunya pada saat pemeriksaan BPK, makanya kita ingatkan,” ungkapnya.

Sejauh ini dua anggota DPRD yang pindah partai, yakni Khoirul Umri dan Wansari diakuinya sudah legowo dengan mengurus surat pemberhentian mereka. Mengingat sebagai syarat wajib, untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

“Pastinya secara otomatis, per 23 September dua hak mereka dicabut,” tegasnya. (rfm)

Rekomendasi Berita