oleh

Fungsi Pengawasan Dana Desa Diperketat, Khawatir Akan Membebankan Kades

LINGGAU POS ONLINE, TUGUMULYO – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Ismun Yahya sebelumnya menegaskan kalau pihaknya kurang sepakat dengan kesepakatan antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Polri, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam penggunaan Dana Desa (DD).

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) akan menjadi instrumen di tingkat desa.

“Kita menilai ini terlalu berlebihan. Saya khawatir, justru berdampak takutnya Kades menggunakan DD untuk membangun desa. Selain itu kita tahu fungsi pokok kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban, kenapa dilibatkan untuk pengawasan DD,” tegasnya.

Lebih optimal dilanjutkannya, pemerintah lebih memaksimalkan lembaga, yang memang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan DD.

“Makanya kurang tepat kalau melibatkan pihak kepolisian. Kenapa tidak tingkatkan pembinaan ke Kades. Kenapa tidak diaktifkan saja pihak inspektorat, untuk aktif mengawasi. Saya rasa, ini lebih efektif,” lanjutnya.

Ia berharap, kesepakatan ini dikaji ulang.

Lain halnya, dengan anggota Komisi IV DPR RI, Fauzih H Amro saat dimintai tanggapan. Ia menilai, Memorandum of Understanding (MoU) ini sah-sah saja dilakukan. Namun dengan catatan, fungsi pengawasannya yang harus digaris bawahi. Tujuannya, jangan sampai pihak kepolisian bukanya mengawasi namun ikut terlalu dalam, dan turut mengatur.

“Memang kita akui pelaksanaan DD yang nilainya mencapai Rp 1 miliar satu desa, rawan terhadap penyelewengan. Tetapi tidak semua yang melakukan hal itu. Artinya, sah-sah saja asalkan tidak membebani Kades. Polisi yang diberikan kewenangan harus betul-betul mengawasi, bukan merecoki atau mencari-cari kesalahan. Ketika Kades salah diperbaiki, ketika tidak salah jangan ditakut-takuti,” tegasnya.

Untuk itu fungsi pengawasannya yang harus diperketat. Agar Kades bisa menggunakan DD dengan benar, dan hasilnya bisa bermanfaat langsung untuk masyarakat desa.

“Karena hanya ada dua penyebab terjadinya penyelewengan DD. Pertama karena ketidakpahaman Kades, atau kedua terkena provokasi. Makanya kepada pihak pengawas, awasi kinerja mereka. Lakukan pembinaan dan pelatihan supaya mereka paham. Sedangkan untuk Kades lakukan sesuai petunjuk dan aturan yang ada. Ikuti sesuai pelatihan dan workshop yang sudah diberikan, serta bertanya kepada pihak Pemda ataupun pendamping ketika tidak paham,” imbaunya. (09)

Komentar

Rekomendasi Berita