oleh

Fraksi DPRD Setujui Tiga Raperda Usulan Eksekutif

WALIKOTA Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe didampingi Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar kembali menghadiri rapat paripurna, Rabu (12/6). Rapat paripurna seperti biasa, dilaksanakan di ruang rapat paripurna di Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I.

Nanan sapaan akrab Walikota Lubuklinggau ini bersama Wakil Walikota H Sulaiman Kohar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat dan Lurah di lingkungan Pemkot Lubuklinggau menghadiri dua kali rapat paripurna. Pertama pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dewan atas penyampaian tiga Raperda eksekutif, dilanjutkan pukul 15.00 WIB dengan agenda menyampaikan jawaban eksekutif, atas pemandangan umum fraksi dewan.

Pada rapat paripurna pertama, Nanan mendengarkan fraksi-fraksi dewan melalui Juru Bicara (Jubir) mereka menyampaikan beberapa saran, kritikan serta masukan terhadap penyampaian tiga Raperda usulan eksekutif ataupun hal-hal lainnya, yang berkaitan dengan pembangunan Kota Lubuklinggau. Di mana masing-masing Jubir fraksi, dimulai dari Jubir Fraksi Partai Golkar Nely Murniari lanjut Jubir Fraksi Partai Demokrat Merizal, Jubir Fraksi PDIP Hambali Lukman, lalu Jubir Fraksi IRAS Suhada, Jubir Fraksi PKB Raden Syalendra dan Jubir Fraksi Bintang Pembangunan menyampaikan saran mereka, meskipun semua fraksi sepakat menerima tiga usulan Raperda eksekutif untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi dan pansus DPRD Kota Lubuklinggau.

Siangnya, Nanan kembali hadir untuk menyampaikan jawaban eksekutif terhadap penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan. Ia atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan atas diperolehnya kembali secara berturut-turut kedelapan kalinya prestasi tertinggi dibidang pengelolaan keuangan dengan opini WTP dari BPK RI perwakilan Sumsel.

Selanjutnya atas tanggapan fraksi Partai Demokrat yang menyikapi laporan pertanggungjawaban Walikota Tahun anggaran 2018 tentang PAD yang belum terealisasi secara maksimal, hal ini menjadi perhatian pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dengan melaksanakan pembentukan perangkat daerah BPPRD, yang mengelola mengenai pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat lebih meningkatkan PAD. Terhadap tanggapan fraksi PDIP terkait banyaknya protes dan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik secara sepihak oleh PT PLN yang menyebabkan alat elektronik banyak rusak maka pemerintah melalui Disperkim akan segera melakukan koordinasi dengan pihak PT PLN, agar permasalahan ini tidak terulang kembali.

“Mengenai pembentukan Ketua RW, maka kami jelaskan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti Perda No.3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Mengeluarkan Perwal No.8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pedoman Penganggaran Ketua RT dan RW. Kedepan, hal ini akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan pembentukan ketua RW,” jelasnya.

Terhadap masukan fraksi IRAS agar Pertanggungjawaban pemerintah memiliki makna yang sangat komprehensif, termasuk di dalamnya argumentasi kritik dan filosofi dibalik lahirnya kebijakan, dalam hal ini pemerintah ucapkan terima kasih. “Kami sependapat agar tiga Raperda ini segera dibahas dalam oleh komisi-komisi dan Pansus DPRD secara lebih detil,” lanjutnya. (rfm)

Rekomendasi Berita