oleh

Fraksi Dewan Ingatkan OPD Maksimalkan Anggaran

LINGGAU POS ONLINE, MAJAPAHIT – Lagi, rapat paripurna DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap penyampaian APBD-P tahun 2018 tidak memenuhi kuorum. Padahal, rapat yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB sudah molor sebelumnya hingga 1 jam.

Namun sampai pukul 10.00 WIB hanya 13 anggota DPRD yang hadir, yakni dari Fraksi Partai Golkar ada H Rodi Wijaya, Odi Rafles dan Hj Siti Fatimah Akis. Fraksi Partai Demokrat, Merizal dan M Seh Yamin. Fraksi PDIP, Suyitno, Hambali Lukman, Yusri Daud dan Sutrisno Amin.

Selanjutnya dari Fraksi Partai NasDem hadir Zuibar M Alif, Zulkarnain dan Ismail M Yuni, Fraksi Iras yang hadir hanya Suhada. Sementara untuk fraksi Bintang Pembangunan hanya satu yang hadir yakni Rukma Dewi.

Pimpinan rapat terpaksa menskors rapat 2 x 15 menit, agar rapat paripurna bisa dilanjutkan sambil menunggu kehadiran anggota DPRD lainnya. Terbukti saat diskors kehadiran anggota DPRD bertambah dari fraksi PKB yakni Raden Syalendra dan Yulis, lalu dari fraksi Partai Golkar, Wansari. Setelah diskors, rapat paripurna baru bisa dilanjutkan.

Masing-masing Juru Bicara (Jubir) fraksi-fraksi dewan menyampaikan hasil pemandangan umum mereka, terkait penyampaian Raperda APBD-P Kota Lubuklinggau tahun 2018. Pada prinsipnya, kedelapan fraksi DPRD sepakat agar Raperda tersebut dibahas ditingkat komisi untuk dapat disahkan menjadi Perda Kota Lubuklinggau. Hanya saja, masing-masing fraksi menyampaikan beberapa catatan.

Seperti Jubir Fraksi Partai Golkar, Hj Siti Fatimah Akis yang menyampaikan agar eksekutif tetap menganggarkan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot minimal tiga bulan lagi, melalui APBD-P seperti tahun sebelumnya. Kemudian meminta eksekutif mempertimbangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada saat ini, karena ada beberapa yang perlu digabungkan saja untuk optimalisasi kinerja serta efisiensi anggaran, serta kembali membentuk OPD yang khusus mengelola pajak serta retribusi.

Sementara Fraksi IRAS melalui Jubir-nya, Suhada menyampaikan kalau pihaknya sangat memahami anggaran dialokasikan ke OPD sangat kecil. Bahkan ia mengungkapkan hanya lebih kurang Rp 32 miliar dana APBD-P yang bisa dioperasionalkan. Untuk itu pihaknya mengimbau agar masing-masing OPD mampu mengoptimalkan anggaran tersebut, secara maksimal. Kemudian meminta eksekutif segera berkoordinasi dengan PDAM terkait air bersih, mengingat sudah memasuki musim kemarau.

Zuibar, Jubir fraksi Partai NasDem juga mengingatkan eksekutif untuk tidak membesar-besarkan laporan realisasi PAD.

“Hitung sebenar-benarnya,” ungkap Zuibar.

Raden Syalendra, Jubir Fraksi PKB juga mengingatkan agar pembahasan Raperda APBD-P Tahun 2018 harus dilakukan secara efisien dan tepat waktu, mengingat waktu yang sudah tidak lama lagi.

“Jangan sampai ada OPD yang terhambat bahkan tidak sempat untuk melaksanakan program, karena ini menyangkut pembangunan serta kegiatan untuk masyarakat,” ungkapnya. (13)

Rekomendasi Berita