oleh

Forum Bukan Pengumpul Dana Program CSR

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Terbentuknya Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) untuk mensinergikan antara program pemerintah dan program perusahaan. Tujuannya untuk membawa manfaat besar bagi masyarakat Muratara.

Oleh karena itu, masyarakat harus miliki pemahaman yang baik dan benar mengenai forum CSR dan program CSR atau Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

Forum CSR Muratara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muratara No. 10 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Muaratara No. 219/KPTS/BAPPEDA/MRU/2018 tentang Penetapan Anggota Forum Komunikasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibiliyu) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kabupaten Muratara periode 2018-2022.

Demikian dijelaskan Bupati Muratara, H Syarif Hidayat, kepada koran ini, Rabu(16/5)

Bupati Muratara mengatakan, dikukuhkannya pengurus Forum CSR di Jakarta, berdasarkan kesepakatan pengurus dan anggota forum CSR, dengan harapan semua unsur pimpinan, seperti komisaris, direksi dan pengambil keputusan di jajaran perusahaan dapat hadir. Dan pemerintah daerah lebih proaktif (jemput bola) untuk mengajak para investor atau pelaku usaha di tingkat nasional agar mau berinvestasi di Muratara. Sekaligus ikut berpartisipasi membangun dan memajukan Muratara.

“Kami berterima kasih kepada Pak Hardinur, Kasbdit Hubungan Kormersial Mineral mewakili Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral Kementerian ESDM RI dan Erry Kundari, Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, mewakili Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM RI. Kemudian ada beberapa orang komisaris dan direksi perusahaan yang hadir. Ini semua sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pihak Kementerian ESDM dan para investor atas terbentuknya Forum CSR Kabupaten Muratara,” tutur Syarif.

Sebagaimana dijelaskan pasal 18 Perda No.10 Tahun 2017, bahwa forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan terdiri dari unsur pemerintah dan perusahaan. Untuk pengurus Forum TSLP (CSR) sebagaimana dijelaskan pasal 20 Perda No.10 Tahun 2017, pengelola forum tidak diberi gaji atau honor setiap bulannya. Artinya orang yang tergabung dalam forum ini betul-betul ada kepedulian sosial.

Kemudian jangan ada anggapan bahwa Forum CSR ini mengelola proyek atau mengumpulkan uang perusahaan yang bersumber dari dana CSR. Sebab forum ini fungsinya diatur pasal 17 ayat(3), Perda No. 10 tahun 2017, yakni melakukan sosialisasi mengenai TSLP kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Muratara.

Melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan TSLP dan lingkungan serta mendata, mencatat mendokumentasikan dan memublikasikan seluruh kegiatan TSLP yang dilakukan.

Jadi setiap pelaksanaan program CSR yang akan dilakukan perusahaan bukan Forum CSR yang melaksanakannya, tetapi perusahaan bersangkutan di dalam pasal 13 Perda No. 10 tahun 2017, dijelaskan pembiayaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Dan setiap perusahaan sudah punya ketentuan tersendiri mengenai program Community Development Condev) , atau program PPM (CSR) jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dan masing-masing perusahaan sudah punya divisi CSR, maka divisi inilah yang mempertanggungjawabkan dana pelaksanaan Cndev, PPM(CSR) kepada manajer perusahaan.
Jadi cukup jelas, tambah mantan Sekda Musi Rawas ini, kalau nantinya perusahaan melaksanakan program CSR-nya pengadaan bus pelajar, yang membeli mobil bus itu perusahaan. Tidak boleh dana diserahkan ke Pemda atau ke pengurus Forum, sehingga pemda tahu pengurus forum yang membelinya. Mengapa? Sebab uang itu milik perusahaan, yang akan dipertanggungjawabkan sebagai biaya perusahaan untuk dipertanggungjawabkan kepada manajemen jadikan, forum hanya mengoordinasikan dan memfasilitasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah saat bus itu akan diserahkan.

Ketua Komisi I DPRD Muratara, Amri Sudaryono, menegaskan apa yang dilakukan oleh Forum CSR sudah menujukan hasil yang positif. Karena pengurus forum itu adalah para pelaku usaha.

“Dan kita patut berterima kasih bahwa perusahaan sudah ada kepedulian dan keseriusannya untuk memperhatikan pembangunan di Muratara. Sekarang ini kita tidak perlu saling salahkan, curiga mencurigai, yang nantinya berdampak negatif terhadap masyarakat. Yang terpenting sekarang ini mari kita sama berbuat yang terbaik untuk Muratara. Dan kita berharap ke depan program CSR ini lebih banyak lagi ,”harap Amri.(15)

Rekomendasi Berita