oleh

FKBM Sampaikan Aspirasi ke Legislator

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Forum Keluarga Besar Muratara (FKBM), mengadakan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Muratara, Selasa (16/1).

Rapat terpusat di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Muratara, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriansyah dan Ketua FKDM, Syarkowi Wijaya. Dihadiri tokoh masyarakat Kabupaten Muratara, Seperti Indra Cahaya dan tokoh masyarakat lainnya.

Pertemuan tersebut diawali dengan penyampaian aspirasi dari perwakilan seluruh kecamatan. Ada tiga perwakilan kecamatan yang berbicara, yakni dari Kecamatan Rupit, Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rawas Ilir.

Dalam sambutannya, Syarkowi Wijaya menyampaikan tujuan rapat bersama legislatif tidak lain untuk mencari, mengawal Pemkab Muratara yang saat ini sudah berjalan tahun ketiga.

“Sebelumnya masyarakat melakukan aksi-aksi demonstrasi dalam menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah, tapi tidak selesai kalau hanya dengan berdemo, makanya hari ini kita menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Muratara,” kata Syarkowi Wijaya, Selasa (16/1).

Syarkowi mengatakan, pihaknya bangga punya pimpinan dari putra daerah. Tapi sering terjadi aksi demonstrasi.

“Dak berhenti orang kita berdemo, yang berakhir anarkis karena tidak ada keputusan,” kata Syarkowi.

Menurutnya, Muratara kaya raya tapi banyak pengangguran dan kesenjangan yang luar biasa di Muratara. Bahkan masalah honor pegawai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang kecil.

“Begitu juga Muara Rupit yang merupakan ibu kota Kabupaten Muratara tidak dibangun dengan baik, di sini kita bersama legislatif harus memikirkan Muratara kedepan. Mau dibayar ke mana,” imbuhnya.

Selanjutnya, salah satu perwakilan tokoh masyarakat Kecamatan Rupit, Muhammad Amir, menyampaikan harapan berkaitan sumber air bersih di mana untuk mendapatkan air bersih masyarakat harus membeli Rp 10 ribu per drum. Masalah penerangan lampu-lampu jalan yang banyak mati dan masalah upah atau honor Pegawai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) karena dirasa kecil sekali dan dalam hal penerimaan maupun CPNS, yakni utamakan dari putra-putri asli Kabupaten Muratara, begitu juga dalam pengangkatan dengan mengutamakan pengabdian dan TKS dalam wilayah Kabupaten atau pribumi Muratara.

Sementara perwakilan Rawas Ulu, Syahrial Lubis meminta penyelesaian perbatasan Kabupaten Muratara dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi karena ditakutkan bisa berdampak konflik antar masyarakat di wilayah tersebut.

Syarial Lubis mengatakan masalah tapal batas. Jika tidak lekas diselesaikan bak api dalam sekam.

Begitu juga perbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, diduga Hak Guna Usaha PT Karyaindo Sejatitama (KIS) masuk dalam wilayah Kabupaten Muratara kurang lebih 25 %.

“Dan yang jadi sorotan pembangunan tahun 2017 lalu tapi belum selesai sehingga masih berjalan, seperti Jembatan Tingkip Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Karang Dapo dan tugu perbatasan di Kecamatan Karang Jaya, kami minta pemerintah bukan hanya mem-blacklist perusahaan saja tapi orangnya,” tegas Lubis.

anggota Komisi III DPRD Kabupaten Muratara, Taufik Anwar, menyampaikan untuk masalah pembangunan proyek, pihaknya sudah melakukan sidak, sudah melakukan upaya dan dalam waktu dekat memanggil perusahaan dan orangnya.

Mengenai penempatan pejabat di Kabupaten Muratara sebagaimana disampaikan tadi menggunakan aturan kerajaan, pihaknya sudah mengingatkan kepada Baperjakat untuk memilih pejabat itu karena itu hak Baperjakat.

“Untuk penempatan kami sudah mengingatkan kepada Baperjakat karena itu hak Baperjakat,” terangnya. (07)

Komentar

Rekomendasi Berita