oleh

Fix, Penerimaan P3K Februari

JUMLAH guru honorer K2 yang akan mengikuti tes Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CP3K) sudah selesai dipetakan. Pemerintah berjanji, bulan Februari pelaksanaan sudah bisa direalisasikan. Informasi ini berdasarkan rapat koordinasi Kemenpan-RB dengan seluruh sekretaris daerah yang berlangsung di Swissbel Harbour Bay Hotel, Batam, Rabu (23/1).

Ya, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada 159 ribu guru honorer K2 yang akan diundang untuk mengikuti seleksi CP3K. Proses tidak berubah, berdasarkan by name, by address.

Menanggapi hal ini Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) belum juga bersikap. Dengan alasan tawaran pemerintah untuk mengundang 159 ribu guru honorer K2 mengikuti CP3K belum mencerminkan keadilan.

Ketua Umum FHK2I, Titi Purwaningsih mengatakan, pada prinsipnya, pihaknya siap mencari jalan keluar bersama. Termasuk jika opsi yang diambil pemerintah adalah mewadahi dalam PPPK. Hanya saja, dia meminta dilakukan secara adil.

Terkait bentuk keadilan seperti apa yang diinginkan, wanita asal Jawa Tengah itu ingin semua honorer K2 diakomodir jika dilakukan CP3K.

“Kalau akomodir seluruh honorer k2, kami mau. Tapi jangan ditinggal yang tidak lulus,” terangnya.

Pasalnya, jika yang tidak lulus tidak diakomodir, maka akan memunculkan rasa ketidakadilan, sekaligus polemik di internal honorer K2.

“Kami mau diakomodir semua. Jangan dipecah-pecah lagi,” kata Titi menambahkan.

Oleh karenanya, sebelum diambil keputusan melakukan tes secara tertutup bagi honorer K2, pihaknya ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Khususnya menyangkut petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Titi berharap, pemerintah tidak mengambil kebijakan semaunya sendiri. Tapi perlu juga mendengar aspirasi dari honorer. Apalagi, kata dia, data 159 ribu guru honorer yang akan diundang CP3K juga perlu dijelaskan.

“Itu kapan diverifikasinya,” tuturnya.

Meski demikian, Titik menegaskan pihaknya tidak akan menghalangi para guru honorer K2 yang bersedia untuk mengikuti undangan tes CP3K.Belakangan, Titik menilai pemerintah mengambil kebijakan sesukanya dan cenderung tidak konsisten. Dalam perekrutan CPNS misalnya, pada awalnya menyebut ingin mencari SDM yang kompeten.

Namun saat hasilnya jeblok, pemerintah menurunkan standar kompetensinya melalui passing grade. Dan itu cukup menyakiti para honorer yang selama ini diragukan kompetensinya.

Terpisah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi menjelaskan angka 159 ribu guru honorer K2 didapat dari hasil pengecekan. Jika memenuhi syarat dalam tes, Muhadjir menegaskan sejumlah tersebut bisa diakomodir sebagai PPPK.

Mantan Rektor Universitas Negeri Malang itu memahami jika kebijakan tersebut tidak akan memuaskan semua kalangan. Namun dia menilai sudah cukup baik.

“Namanya juga negara demokrasi. Kita kan tidak mungkin melayani semua puas,” ujarnya.

Pemerintah mengubah skema pendaftaran CP3K dari terbuka untuk masyarakat umum menjadi terbatas untuk honorer.

Dengan demikian, kuota PPPK diutamakan untuk para honorer yang notabene sudah bekerja. Skema tes CP3K dari terbuka menjadi tertutup merupakan hasil koordinasi dengan kementerian terkait dan Komisi X DPR.

Terkait nasib guru honorer lainnya yang non K2, Muhadjir menegaskan pihaknya juga akan memperhatikan. Namun, dia meminta untuk bersabar. Saat ini, pemerintah tengah menuntaskan persoalan honorer secara bertahap. Dalam rencana yang dibuatnya, persoalan guru honorer akan tuntas pada tahun 2023 mendatang.

Oleh karenanya, dia meminta sekolah untuk tidak lagi mengangkat honorer.

“Sebab kalau tambah-tambah terus, kapan selesainya? Soalnya kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistemik,” tuturnya.

Lantas, kapan tes CP3K akan dilakukan? Muhadjir mengaku prosesnya sudah jalan. Dia memprediksi, di awal Februari, proses seleksi sudah bisa berlangsung. Menyangkut kuotanya, dia menegaskan jika 159 ribu guru honorer K2 memenuhi syarat, maka semuanya akan diangkat PPPK.

Untuk diketahui, selain tenaga pendidik, sektor lain yang juga akan mengangkat PPPK adalah tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh pertanian. Tiga sektor tersebut dinilai memiliki kekurangan tenaga paling banyak di antara yang lainnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menuturkan, secara teknis, proses rekrutmen PPPK tidak akan jauh berbeda dengan pengaturan seleksi CPNS. Hanya beberapa hal yang akan berbeda, salah satunya tingkat kesulitan seleksi.

“Ya kan tesnya juga tidak sesulit penerimaan CPNS. Jadi akan tetap ada tes SKB (seleksi kompetensi bidang) dan SKD (seleksi kompetensi dasar) tapi bentuknya berbeda,” ujarnya di Istana.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menerima audiensi Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), yang merupakan perkumpulan guru swasta. Dalam kesempatan tersebut, para guru swasta menuntut pemerataan sertifikasi guru. Sebab, hingga saat ini, masih banyak guru swasta yang belum mendapat sertifikasi. (ful/fin)

Rekomendasi Berita