oleh

Fahri Minta Jokowi Dengarkan Kritik Prabowo

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah untuk mendengar saran calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait agenda pemberantasan masalah terorisme. Adapun kritik politikus PKS itu terkait wacana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir.

“Saya bilang, kritik pak Prabowo itu harus kita dengar. Kita harus memilih agenda yang merupakan agenda kita sendiri. Bukan agenda yang datang dari orang lain sehingga kita kemudian jadi bersikap tidak mantap,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/1).

Pernyataan Prabowo yang dimaksud oleh Fahri dilontarkan saat pelaksanaan debat perdana di Hotel Bidakara minggu lalu. Jenderal berjuluk 08 itu mengingatkan untuk berhati-hati terkait agenda negara asing dalam terorisme.

“Bisa-bisa ini agenda orang lain. Teroris ini warga negaranya asing dari dulu kita dengar tuh. Azhari, Nurdin M Top, orang yang tidak kita kenal. Orang yang datang dari luar tiba-tiba jadi agenda kita secara nasional,” tuturnya.

Fahri mengingatkan bahwasanya Indonesia pernah mengalami fase yang membuat bangsa hampir pecah lantaran masalah ideologi. Yakni, apakah seseorang itu pancasilais atau bukan.
Oleh karena itu, Fahri menagih, sikap yang lebih jelas dari Jokowi ihwal agenda dalam menghadapi masalah terorisme.
“Sekarang Abu Bakar Ba’asyir buktinya mau dilepas, padahal Abu Bakar Ba’asyir itu seperti dibilang orang-orang dia tidak percaya sama Pancasila. Dalam hal itu, kita menganggap kita (Indonesia) berbeda dengan dia gitu. Tetapi presiden ambigu karena agendanya dari awal enggak jelas,” pungkasnya.

Diketahui, Ba’asyir dijebloskan ke penjara di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Jaksa penuntut umum kala itu mengatakan Ba’asyir memberikan dukungan penting bagi kamp pelatihan jihad yang ditemukan pada awal 2010 di Aceh.

Tepat pada 16 Juni 2011, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun memvonis Ba’asyir 15 tahun penjara karena terbukti mendukung kelompok terorisme di Aceh. Berdasarkan putusan tersebut, Ba’asyir seharusnya bebas pada 24 Desember 2023 mendatang.

Tak hanya di Era SBY ia ditahan. Pada 1983 pada saat orde baru masih berkuasa Abu Bakar Ba’asyir juga pernah ditangkap bersama dengan Abdullah Sungkar. Keduanya ditangkap karena menolak asas Pancasila. Bahkan, dikabarkan melakukan pelarangan pada santrinya untuk hormat pada bendera tiap kali upacara bendera. Sebab, menurut Ba’asyir hormat pada bendera termasuk dalam perbuatan syirik.

Selain dijatuhi tuduhan sebagai penghasut, Ba’asyir juga dianggap sebagai tokoh gerakan Hispran (Haji Ismail Pranoto). Di pengadilan, Abu Bakar Ba’asyir dan Abdullah Sungkar divonis dengan hukuman penjara selama sembilan tahun. Namun, ia berhasil kabur ke Malaysia.

Ia kembali ke Indonesia pada 1999. Namun, di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Ba’asyir kembali terlibat aksi terorisme. Kala itu, ia dituduh terlibat Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang termasuk puluhan warga asing.

Meski oleh Kepolisian, Abu Bakar Ba’asyir resmi ditetapkan menjadi tersangka pada 18 Oktober 2002 yakni di era Megawati, tetapi baru pada era SBY, yakni pada 3 Maret 2005, berhasil dihukum penjara dengan vonis hukuman hanya selama 2,6 tahun penjara. (jwp)

Rekomendasi Berita