oleh

Enam Bulan Tidak Gajian, Anak Sekolah Disetop Sementara

“…Anak kami yang sekolah di luar kami suruh pulang sementara waktu, karena kami tidak ada uang untuk sekolah dan makan mereka…”
* Salah seorang karyawan PT JOP, Reni

LINGGAU POS ONLINE- Ratusan warga yang mengaku karyawan PT Julang Octa Permana (JOP), lakukan aksi damai di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara), Senin (9/12) pukul 09.00 WIB. Kedatangan mereka untuk mengadu, lantaran sudah enam bulan gaji mereka belum dibayar oleh manajemen PT JOP.

Reni, mewakili warga mengatakan selama enam bulan belum sepeserpun menerima upah, dari keringat yang telah diberikan kepada perusahaan.

“Kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kalau kami tidak mendapatkan upah mau makan apa kami dan anak-anak kami,” tegas Reni.

Bahkan Reni juga mengaku, mereka banyak yang terpaksa menghentikan sekolah anak-anak mereka karena tidak ada biaya.

“Terutama anak kami yang sekolah di luar kami suruh pulang sementara waktu, karena kami tidak ada uang untuk sekolah dan makan mereka,” ungkap Reni.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Demo, Peri Dazoma menegaskan mereka akan menjalankan aksi sampai ada keputusan. Bila belum ada keputusan, maka mereka akan tetap menjalankan aksi walau harus bermalam di halaman kantor Pemkab.

“Keputusan yang disertai sanksi tegas, jika perusahaan tidak memenuhinya,” tegas Peri

Peri juga mengaku selain permasalahan gaji, permasalahan jamsostek juga ada dalam tuntutan mereka. Pasalnya sudah dua tahun Jamsostek mereka tidak dibayar.

Sementara itu Ketua DPC Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) Muratara, Rinto Simamora mengatakan mereka telah mendampingi karyawan PT JOP ini untuk menyelesaikan masalah sejak tiga bulan lalu.

Sejak mendampingi pekerja PT JOP, mereka sudah beberapa kali mendampingi mediasi antara perusahaan dan pekerja, akan tetapi hingga saat ini belum menemukan hasil.

“Berapa kali kita membantu mempertemukan mereka, selain di perusahaan sendiri juga berapa kali mediasi dilakukan di kantor Dinas Transmigrasi, akan tetapi tetap saja tak menemui hasil. Meskipun ada perjanjian hitam diatas putih, hasil kesepakatan tetap diabaikan perusahaan,” jelas Rinto.

Laporan Fahmilan Jadidi

Rekomendasi Berita