oleh

Empat Anggota Penyelenggara Pemilu Dipecat

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan empat orang penyelenggara pemilu. Dari empat orang, tiga diantaranya adalah ketua. Ada juga lima orang mendapatkan peringatan keras.

Mereka yang mendapat sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai ketua adalah Karolus Riang Tukan ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Timo Dahlia Dauly dari ketua KPU Kabupaten Deli Serdang, dan khusus untuk Budi Prayitno selain diberhentikan dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Kapuas dia juga mendapatkan sanksi peringatan keras.

DKPP memutuskan saat sidang dengan agenda pembacaan 22 Putusan dari 24 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5, Jakarta Pusat. Bertindak selaku ketua majelis Harjono dan anggota majelis Muhammad, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Alfitra Salamm dan Fritz Edward Siregar.

Ketua DKPP Harjono menjelaskan, dari putusan tersebut, sebanyak empat orang penyelenggara Pemilu mendapatkan sanksi berupa pemberhentian tetap. Ada juga tiga orang diberhentikan dari jabatan ketua, lima orang mendapatkan sanksi peringatan keras, 44 orang mendapat sanksi peringatan keras dan 14 orang direhabilitasi.

Putusan pemberhentian tetap juga dijatuhkan kepada Suryadi Prabu, anggota Bawaslu Kota Batam dalam 2 perkara yaitu 280 281/DKPP-PKE-VII/2018. Selain itu, Agus Priyanto anggota KPU Kabupaten Pringsewu pada nomor perkara 306/DKPP-PKE-VII/2018. Kemudian Anida Hariroh anggota PPL Jamsaren, Kota Kediri dalam nomor perkara 309/DKPP-PKE-VII/2018 dan terakhir Andi Sri Wulandari Ketua KPU Kabupaten Soppeng.

“Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; dan menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Andi Sri Wulandari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sejak putusan dibacakan,” kata Harjono saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis (17/1).

Di tempat sama, majelis hakim Muhammad menambahkan, pihaknya mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Dan menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Kapuas terhadap Teradu Budi Prayitno sejak putusan ini dibacakan.

“Kami juga memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan,” tegasnya.

Jajaran Bawaslu RI pun menerima 4 putusan. Ketua Bawaslu Abhan dan 2 Anggota Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja mendapatkan sanksi peringatan pada Perkara No. 233/DKPP-PKE-VII/2018. Ketiganya juga mendapatkan sanksi peringatkan pada Perkara No. 282/DKPP-PKE-VII/2018 bersama anggota Bawaslu RI lainnya, Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin.

Pada Putusan No. 244/DKPP-PKE-VII/2018, hanya 2 anggota yang menerima putusan, Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar, dan keduanya direhabilitasi. Abhan juga mendapatkan rehabilitasi pada nomor perkara 261/DKPP-PKE-VII/2018. (khf/fin)

Rekomendasi Berita