oleh

Eksekutif Usulkan 12 Raperda Baru

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Minggu akhir Agustus 2018 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) akan mengusulkan 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Muratara. Kata Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muratara, Effendi Aziz.

Dijelaskannya, 18 Raperda terdiri dari 6 Raperda usulan awal, sementara 12 Raperda usulan baru.

“Setelah penetapan 8 dari 14 Raperda untuk dijadikan Perda, selanjutnya kita akan mengusulkan kembali 12 Raperda untuk dibahas oleh Pansus dilanjutkan pembahasan Raperda pertama yang belum selesai dibahas yakni sebanyak 6 Raperda,” kata dia.

Sementara, lanjut Effendi Aziz, 8 Raperda yang sudah diparipurnakan oleh pihak legislatif dan eksekutif sekarang sudah disampaikan ke Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Sebagaimana disampaikan Kepala Biro Hukum Provinsi Sumsel, nantinya akan dilakukan pembahasan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tim Biro Hukum Provinsi dan pihaknya.

“Kita juga bersama OPD terkait akan diundang oleh Tim Biro Hukum provinsi guna klarifikasi dan evaluasi. Jadi sekarang kita menunggu surat undangan tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk Raperda yang akan diajukan yakni 10 Raperda, Naskah Akademik (NA) atau kajian akademis sudah ada. Adapun 12 Raperda baru diantaranya Raperda Pedoman Pesta Malam, Raperda Perlindungan dan Penyelenggaraan Tenaga Kerja, Raperda Mempekerjakan Tenaga Lokal dan Tenaga Kerja Asing, Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu Raperda Pengawasan dan Pengendalian Narkoba di Muratara, Raperda Perusahaan Daerah (Perusda) Muratara Agro di wilayah Muratara, Raperda Perusda Muratara Energi, Raperda Perizinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat di Muratara, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda Penanggulangan Kemiskinan di Muratara dan Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Sementara 6 Raperda yang dilanjutkan pembahasannya yakni Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muratara. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muratara tahun 2016-2021. Raperda tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan di perairan darat. Raperda tentang Izin membuka tanah negara dan Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muratara tahun 2016-2021. (12)

Rekomendasi Berita