oleh

Eksekutif Tindak Lanjuti Saran Fraksi

LINGGAU POS ONLINE- Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe sampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P Tahun 2019, Selasa (6/8).

Seperti pemandangan umum fraksi Golkar, yang menyarankan pemerintah untuk mengakhiri sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan beban hutang ke pihak ketiga pada APBD. Terkait hal ini, Nanan sapaan Walikota Lubuklinggau mengakui kalau Kota Lubuklinggau termasuk salah satu kota yang bergantung pada pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil baik dari pusat maupun provinsi.

Namun saat berjalan, sumber dana tersebut tidak terealisasi sesuai rencana dan keputusan yang mengakibatkan cash flow keuangan terganggu.

“Contoh dana bagi hasil pusat yang seharusnya terealisasi Rp28 miliar hanya terealisasi Rp8 miliar. Artinya, masih ada kurang bayar Rp20 miliar. Belum lagi bagi hasil pajak dengan provinsi, pada saat realisasi tahap terakhir ternyata tidak terealisasi. Terpaksa kami sampaikan sesuai yang direncanakan, kalau tidak seolah-olah uang tersebut hilang. Hal ini menyebabkan keuangan kita terganggu. Tetapi bagi kita yang terpenting saat ini, pemerintah bisa menikmati kegiatan yang kita laksanakan meskipun bayarnya pada 2020,” jelas Nanan.

Selanjutnya, atas saran fraksi Partai Demokrat agar pemerintah bisa memanfaatkan anggaran yang ada sesuai dengan visi misi pemerintah, serta menjalankan kegiatan dan program yang tertuang dalam RAPBD-P.

Ditegaskan Nanan, sudah mereka tindak lanjuti dan akan menjadi perhatian mereka.

Kemudian terkait permintaan fraksi IRAS agar pemerintah lebih serius dalam menggarap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), diakui Nanan, juga sudah menjadi perhatian mereka.

“Khususnya PAD dari sektor retribusi daerah yang dilakukan oleh OPD, sudah menjadi perhatian kami dan menjadi evaluasi kinerja pemerintah,” ungkap Nanan.

Setelah mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap penyampaian nota keuangan dan RAPBD-P Tahun 2019, agenda dilanjutkan dengan pembahasan ditingkat komisi-komisi DPRD. (rfm)

Rekomendasi Berita