oleh

Eka Rahman : ASN Selalu Masuk Pusaran Politik

LINGGAU POS ONLINE – Pengamat politik asal Kota Lubuklinggau, Eka Rahman menjelaskan tidak ada jaminan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termasuk Pilkada di Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Musi Rawas Utara (Muratara). Karena, hasil Pilkada juga berpengaruh terhadap karier seorang ASN. Karena, bila yang didukungnya menang, kalah atau netral, akan ada implikasi terhadap promosi atau demosi karier seorang ASN di tingkat daerah.

Apalagi jika Pilkada tersebut melibatkan kontestan petahana, atau mantan pejabat, karena selalu ada celah bagi keberpihakan ASN, baik karena paksaan atau kesadaran untuk mendapatkan feedback, jika yang di dukungnya menang.

“Secara kasat mata bisa dilihat pengerahan aparatur birokrasi pada beberapa Pilkada,” jelasnya, Kamis (8/8).

Jadi, tinggal konsistensi lembaga pengawas dalam melaksanakan tugasnya, baik inspektorat, Bawalu maupun aparat kepolisian, untuk menegakkan aturan terhadap oknum ASN jika melakukan pelanggaran dalam momentum Pilkada 2020 mendatang.
Mengingat, pada tataran legal terkait netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, serta beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN, MenPAN-RB, Mendagri, Peraturan KPU (PKPU) dan Bawaslu RI. Yang menjelaskan, setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis, pada kontestasi Pilkada, Pileg dan Pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Bahkan sanksi atas netralitas ASN bila melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu 2020. ASN bisa dikenakan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka, atau secara tertutup, dan sanksi disiplin yang menanti mulai ringan, sedang, sampai berat. Pengaturan sanksi ini diatur secara jelas dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan dalam Pasal 12 angka 6,7, dan 8 untuk sanksi disiplin sedang, dan Pasal 13 angka 11 dan 12 untuk sanksi berat.

“Namun dalam praktiknya, sangat susah untuk menjaga netralitas ASN dalam hal dukung mendukung maupun keberpihakan pada salah satu kontestan Pilkada. Hal ini, jadi pekerjaan rumah dari Bawaslu dan Inspektorat,” jelasnya. (aku)

Rekomendasi Berita