oleh

Dua Parpol di Musi Rawas Kehilangan Banpol

LINGGAU POS ONLINE – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Musi Rawas (Mura), dipastikan tidak lagi mendapat Bantuan Dana Parpol (Banpol) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura. Karena, kedua partai itu tidak dapat kursi di Pemilu 2019.

Sedangkan, Banpol hanya diberikan kepada Parpol yang memperoleh kursi. Jadi, untuk 2019 ini PPP hanya bisa mendapatkan Banpol sampai triwulan ketiga. Demikian disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mura, Amra Muslimin didampingi Kabid Politik, H Periono, Kamis (22/8).

Ia menjelaskan, nominal yang akan diperoleh Parpol juga akan berbeda pada periode 2014-2019, karena acuannya hasil Pileg 2019. Misalnya, Partai Golkar yang pada 2014-2019 hanya dapat bantuan Rp99.202.402, dengan perolehan suara 26.546. Sementara, di periode 2019-2024 jadi Rp152.129.533 karena mendapatkan suara 40.705.

Hal yang sama berlaku untuk semua Parpol yang akan di Kabupaten Mura, karena berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Mura No.44 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol, satu suara yang diperoleh Parpol dihitung Rp3.737.

Perbup tentang Banpol itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.26 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendagri No.24 Tahun 199 tentang Pedoman tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Kemudian, Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Lalu, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.26 Tahun 2013.

“Dana yang dianggarkan untuk Parpol ini harus dugunakan untuk pendidikan politik, karena tujuan dari pemerintah memberikan bantuan tersebut, selain untuk pengembangan Parpol, juga untuk mendidik masyarakat agar jadi pemilih yang cerdas,” jelasnya. (*)

Laporan: Aan Sangkutiyar

Rekomendasi Berita