oleh

Draf PKPU Larangan Koruptor Nyalon Pilkada, Sudah di Meja Presiden

LINGGAU POS ONLINE – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11/2019) menyangkut penyampaian Rancangan Peraturan KPU yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

”Memang pada saat Pilpres dan Pemilu, KPU memasukkan itu dan kemudian di Judicial Review di Mahkamah Agung dibatalkan terkait yang narapidana korupsi tetapi yang bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu tidak dibatalkan terkait hanya korupsi,” terang Arief.

Lalu mengapa sudah ada pengalaman itu masih diusulkan, menurut Arief, karena ada fakta baru yang dulu menjadi argumentasi dan sekarang patah, argumentasi itu. ”Pertama, KPU ndak usah mengatur begitu, serahkan saja kepada pemilih, kepada masyarakat. Faktanya, ada calon yang sudah ditangkap, sudah ditahan, tapi terpilih juga,” ungkapnya.

”Lah padahal orang yang sudah ditahan ketika terpilih dia kan tidak bisa memerintah, yang memerintahkan kemudian orang lain karena digantikan oleh orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih kemudian menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih tapi orang lain,” beber Arief.

Kondisi ini terjadi di Tulungagung dan Maluku Utara, pemilihan Gubernur Maluku Utara. Yang kedua ada argumentasi kalau sudah ditahan dia sudah menjalani kan sudah selesai, sudah tobat, tidak akan terjadi lagi.

Tapi faktanya, menurut KPU, Kudus itu kemudian sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi. ”Nah atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutnya sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di Pemilihan Kepala Daerah,” terang Arief.

Argumentasi berikutnya yakni Pileg mewakili semua kelompok. ”Ya sudahlah siapapun kelompok apapun tetap harus bisa diwakili. Tetapi pemilihan kepala daerah itu kan hanya memilih satu orang untuk menjadi pemimpin bagi semuanya,” terangnya.

Maka menurut Arief, KPU ingin satu orang itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik sekaligus menjadi contoh yang baik. ”Salah salah satunya adalah punya rekam jejak yang baik, itu mengapa kami kemudian masih mengusulkan di dalam pemilihan kepala daerah,” ujar Arief.

Adanya perdebatan saat ini, sambung dia, sebetulnya sudah tidak sekeras dulu lagi. Tapi, lanjut Ketua KPU itu, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lagi bersama DPR dan pemerintah di Komisi II DPR RI. ”Ya sekarang karena undang-undang belum waktunya direvisi, belum ada jadwal yang sudah ada jadwalnya PKPU (Peraturan KPU) maka kita masukkan dulu ke PKPU,” ucap Arief.

Soal kemungkinan pilkada dilakukan kembali melalui DPRD, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, kalau soal pilihan sistem, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat Undang-Undang, Pemerintah dan DPR yang punya kewenangan untuk itu. ”Tapi pedoman pada Undang-Undang yang berlaku, pemilihan sampai hari ini masih dilakukan secara langsung. Nanti soal evaluasi yang sistem itu biar pembuat Undang-Undang yang memutuskan,” ujar Arief

Yang pasti, sambung Arief KPU melaksanakan salah satu kewajiban penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa setelah selesai melaksanakan penyelenggaraan Pemilu, KPU wajib menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. ”Hari ini (kemarin, red) kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan selanjutnya kami sedang menunggu jadwal untuk bisa menyampaikan laporan kepada DPR,” kata Arief.

Selain menyampaikan kepada Presiden dan DPR, menurut Arief, KPU juga berencana menyampaikan kepada lembaga-lembaga terkait misalnya MPR, kemudian DPD, kemudian mitra kerja KPU, kementerian terkait serta kepolisian dan TNI. ”Laporan ini perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk bisa mengevaluasi, memberi masukan, memberi catatan sekaligus menentukan ke depan langkah kita supaya pemilu dan demokrasi kita menjadi semakin baik seperti apa,” jelas Arief.

Menurutnya beberapa catatan yang menjadi poin-poin penting yang disampaikan kepada Presiden misalnya terkait pelaksanaan seluruh tahapan yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian terdapat beberapa catatan penting misalnya jumlah kandidat perempuan dalam Pemilu 2019 itu mengalami kenaikan, bukan hanya jumlah kandidat perempuannya tapi keterpilihannya itu juga mengalami kenaikan.

Selain itu, KPU juga menyampaikan penggunaan anggaran yang diberikan oleh negara dalam tiga tahun anggaran, 2017, 2018 dan tahun anggaran 2019, diperkirakan karena ini tahun 2019 belum selesai semua diperkirakan penyerapan nanti secara total akan mencapai 86,33%.

”Kami juga menyampaikan tren partisipasi pemilih di dalam pemilu 2019 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Ketika Pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 tren itu grafiknya cenderung menurun walaupun di pemilu 2014 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, tapi di 2019 kita mengalami kenaikan hampir 7% dibandingkan Pemilu 2014,” papar Arief.

Ketika disinggung naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Arief mengakui ada dua kabupaten yang belum menandatangani terkait dengan persiapan Pilkada serentak pada 2020.”Dua daerah yang belum menandatangani NPHD, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat,” ungkapnya.

Menurut Arief, kedua kabupaten itu sudah terlambat menyerahkan NPHD dari jadwal yang ditentukan KPU. Arief menjelaskan bahwa pembahasan penyerahan NPHD sudah dilakukan antara KPU dan pemerintah kabupaten.

Permasalahannya, ungkap Arief, ada pada perbedaan patokan anggaran. “Cuma di dua kabupaten ini, pemerintah daerah langsung mematok anggarannya. KPU, misalnya mematok sekian, pemda mematok sekian,” ujar Arief.

KPU terus meminta penjelasan yang lebih detail mengenai susunan anggaran kepada kedua pemerintah kabupaten. “Saya berharap pada bulan ini diselesaikan. Koordinasi jalan terus, termasuk yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Jadi, pertemuan KPU, pemda, dan Kemendagri,” kata Arief seraya menyebut dari 270 daerah, sebanyak 268 daerah sudah menyepakati NPHD.

Pengamat Hukum dan Tata Negara Yusdiyanto Alam meyakini, draf yang telah disusun KPU RI sudah sampai ke meja Presiden. Secara otomatis hal ini akan dipelajari secara mendalam oleh istana. ”Ada kemungkinan Presiden melalui tim ahlinya juga akan memberikan masukan. Tinggal bagaimana KPU bisa meyakinkan DPR untuk bisa meloloskan draf ini. Saya rasa gagasan ini bagus. Tinggal bagaimana presiden membantu, untuk meloloskannya dari intervensi parpol,” terang Yusdianto kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Yang perlu digagas terkait pelaksanaan pilkada, lanjut Yusdiyanto, tidak hanya sebatas anggaran. Tapi juga mahar politik. ”Ini tidak bisa dikesampingkan. Biaya pilkada luar biasa dari miliaran sampai triliunan rupiah. Setoran ke partai dengan dalih untuk penguatan mobilisasi partai atau dana kampanye harus ada batasannya,” tegas dosen Hukum di Universitas Lampung itu.

Dengan adanya batasan mahar atau anggaran politik, maka tidak terjadi friksi. ”Berapa batasan atau kuota maksimalnya harus juga ditetapkan. Sehingga, jangan hanya melihat kesiapan calon kepala daerah dari sisi finansialnya semata. Akan sulit mendapatkan sosok kepala daerah yang ideal dan layak dipilih, ketika tidak memiliki uang yang cukup, sangat disayangkan,” paparnya.

Terkait dengan wacana pilkada dipilih DPR, ini artinya kembali ke rezim orba. ”Apa pun dalihnya, tidak lazim. Fungsi DPR tidak lebih dari pengawasan, bugeting termasuk mendesain UU atau aturan. Jadi jangan offside. Aturan main sudah ada, jangan memaksakan kehendak, ketika mayoritas menentang ini,” tegasnya.

Maka, lanjut Yusdianto, antara larangan eks koruptor sebagai calon kepala daerah, regulasi batas minimal dana politik dan keberpihakan rakyat di alam demokrasi harus singkron. ”Tinggal pengawasannya saja yang lebih ketat. Mahar politik, black campaign, termasuk politik uang yang terjadi saat pilkada beberapa tahun yang lalu apakah sudah merepresentasikan keterwakilan rakyat. Saya kira, celahnya begitu lebar. Regulasinya lemah, ini yang perlu diperbaiki,” timpalnya. (*)

Sumber Fajar Indonesia Network (FIN)

Rekomendasi Berita