oleh

DPRD Muratara Bahas Raperda Tentang Penyetruman Ikan

LINGGAU POS ONLINE, MURATARA – Tidak hanya di Kabupaten Musi Rawas (Mura), menangkap ikan dengan bahan dan alat terlarang, masih juga terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriyansyah yang mengakui masih banyak oknum masyarakat yang melakukan penyetruman ikan di sungai.

Terutama diakui Efri sapaan akrabnya ini aksi penyetruman ikan oleh oknum masih banyak terjadi di wilayah Kecamatan Rawas Ilir, Rawas Ulu dan Karang Dapo.

Padahal sudah jelas, ada sanksi untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara, atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000.

Pihaknya mengharapkan betul aturan terus disosialisasikan agar bisa dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat yang masih menggunakan cara penyetruman atau racun untuk menangkap ikan. Sambil menunggu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyetruman ikan, yang sedang di bahas oleh DPRD Kabupaten Muratara, melalui Panitia Khusus (Pansus).

Melalui Perda tersebut, politisi Gerindra ini berharap masyarakat mengubah cara mereka menangkap ikan, seperti dengan memancing atau menjaring.

“Masyarakat harus paham dengan cara menyetrum atau meracuni, akan merusak ekosistem di aliran sungai. Tidak hanya ikan besar, namun ikan kecil juga ikut mati. Masyarakat juga yang rugi, ketika ekosistem sungai habis,” jelasnya.

Pendekatan ke masyarakat sekaligus sosialisasi mengenai larangan menangkap ikan dengan penyetruman, dinilai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muratara ini juga harus ditingkatkan. Selain pengawasan dari kepolisian dan Satgas Lembaga Persatuan Peduli Aliran Sungai (LPPAS) ditingkatkan.

“Pendekatan ke masyarakat saya kira lebih efektif, untuk mengantisipasi dilakukannya penyetruman ikan oleh masyarakat,” lanjutnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muratara, Suhadirman juga membenarkan kalau masih ada oknum masyarakat yang mencari ikan dengan cara menyetrum. Terutama di tiga kecamatan yang masuk Daerah Aliran Sungai (DAS). Tiga Kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Rawas Ilir, Rawas Ulu dan Karang Dapo diakuinya menjadi perhatian mereka saat ini.

Namun Suhadirman menjelaskan, sejak dibentuknya LPPAS sejak tiga tahun lalu, aksi penyetruman ikan sudah mulai berkurang. Untuk itu patroli yang dilakukan oleh personil LPPAS terus ditingkatkan, terutama di tiga kecamatan tersebut.

Selain meningkatkan patroli oleh anggota LPPAS, pembinaan dan pendekatan secara personal ke kelompok-kelompok kecil juga rutin dilakukan. Masyarakat yang dinilai masih melakukan penyetruman diberikan pemahaman, dampak dari cara mereka menangkap ikan.

Diakui Suhadirman, tidak adanya pekerjaan menjadi penyebab masyarakat masih melakukan penyetruman ikan. Selain itu minimnya pemahaman, serta sudah menjadi kebiasaan mereka sejak lama yang menyebabkan mereka masih melakukan penyetruman ikan.

“Kebiasaan ini yang sulit untuk diubah. Kedepan, kita coba hilangkan kebiasaan ini secara perlahan,” ungkapnya.

Dinas Perikanan Kabupaten Muratara, juga sudah mengusulkan Raperda yang mengatur tentang penyetruman. Ia optimis, setelah Raperda disahkan dan diterapkan bisa menjadi solusi untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat, yang masih menangkap ikan dengan cara menyetrum. (13)

Rekomendasi Berita