oleh

DPR Pecah Terkait Pansus Freeport

JAKARTA – Komisi VII DPR RI tampak terpecah belah dalam rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) divestasi saham Freeport Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Anggota Komisi VII DPR RI, Bara Krishna Hasibuan yang menilai bahwa pembentukan tersebut bukanlah skala prioritas.

Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolai pansus itu sangat tidak diperlukan dan tidak urgent, ujar Bara saat dihubungi Fajar Indonesia Network di Jakarta, Kamis (24/1).

Wakil Ketua Umum PAN ini menilai bahwa pihaknya bisa memaklumi langkah yang di ambil pemerintah untuk pengambil alihan Freeport melalui pembelian saham. Saya pikir penjelasan pemerintah itu sudah cukup bagus karena bagi kami bisa mengerti keputusan itu diambil untuk melakukan pembelian saham oleh pemerintah yang di wakili oleh Inalum tandas Bara.

Politisi dari Dapil Sulawesi Utara (Sulut) ini menambahkan peran pemerintah untuk menguasai hasil sumber daya alam di Freeport sangatlah positif. Duirinya pun berharap kebijakan positif seperti ini dapat terus digulirkan untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Ini positif dan baik untuk kemajuan negeri ini tentunya kami pasti mendukung, tutup Bara.

Hal berbeda justru disampaikan oleh, Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir yang mengklaim usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Divestasi Freeport Indonesia akan segera disampaikan di sidang paripurna DPR RI mendatang.

Langkah itu merupakan tindak lanjut dari pembentukan Pansus Divestasi Freeport yang pernah dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI pada 15 Januari 2019 lalu.

Kami [Fraksi Demokrat] waktu itu mengusulkan [pembentukan pansus]. Nanti [usul pembentukan pansus] disampaikan di rapat paripurna, kata Nasir.

Nasir menilai keputusan pemerintah mengakuisisi mayoritas saham Freeport Indonesia melalui Inalum terlampau dini. Padahal, menurut dia, Freeport Indonesia akan jatuh ke tangan Indonesia begitu kontrak karya perusahaan tambang di Papua tersebut selesai pada 2021.

Dia menganggap keputusan pemerintah gegabah. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu memberi penjelasan soal alasan menugaskan Inalum mengakuisisi saham mayoritas Freeport Indonesia.

Menurut Nasir, mekasnime paling tepat untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai hal ini ialah lewat pembentukan pansus. Karena itu kami Fraksi Demokrat mendorong pembentukan pansus divestasi Freeport, ucap Nasir. (frs/fin)

Rekomendasi Berita