oleh

DPR: Intelijen Tidak Terlibat Dalam Pemilu

JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari membantah bahwa pihak intelijen turut terlibat peran serta dalam kegiatan pemilihan umum untuk mendukung salah satu calon kandidat Presiden maupun legislator.

Bilamana hal itu memang benar, putra daerah asal Jawa Tengah ini meminta agar pihak yang menginformasikan hal tersebut dapat memberikan pembuktian nyata bukan hanya sekedar isu semata.

“Bilamana memang benar ada intelijen terlibat, harus dibuktikan jangan hanya lempar isu yang membuat persatuan bangsa menjadi rusak karena informasi bohong atau hoaks,” Ujar Kharis kepada Fajar Indonesia Network saat dihubungi di Jakarta, Jumat (11/1).

Menyinggung tentang maraknya peredaran Hoaks, politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar masyarakat dapat lebih cermat dan melakukan validasi setiap menerima informasi baik dari lingkungan sekitar maupun sosial media.

“Pemerintah harusnya juga melakukan sosialisasi secara masive kepada masyarakat terkait Hoaks. Jangan hanya melakukan penangkapan tetapi penanggulangan pun juga harus dilakukan,” paparnya.
Terkait dengan adanya usulan Undang-undang Kejahatan Komunikasi, pria yang gemar bersepeda ini menilai langkah tersebut kuranglah tepat.

Pasalnya menurut politikus dari Dapil Jawa Tengah V ini, UU ITE yang sudah disahkan baru baru ini masihlah memadai untuk melakukan tindakan hukum kepada pelaku penyebar hoaks.

“Sampai saat ini usulan UU Kejahatan Komunikasi belum ada dalam Prolegnas. Bilamana mau dimasukkan dimasa jabatan seperti saat ini sepertinya waktu tidak cukup. Lagipula UU yang ada yakni ITE saya nilai masih efektif dan maksimal,” tandasnya.

Berbeda penilaian, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Mpu Tantular, Ferdinand Montororing yang meminta agar UU ITE di revisi.

Hal tersebut diungkapkan Ferdinand, karena kejahatan terkait berita bohong atau menyesatkan yang bermaksud seakan-akan adanya suatu peristiwa hukum tidak cukup di akomodasi UU ITE.

“Pasal 28 UU ITE pasal 390 KUHP karena modus pemberitaan atau penyebaran berita memiliki tujuan terjadi perpecahan dalam masyarakat hal ini masih belum cukup kuat oleh karena itu lebih baik yang ada direvisi atau membentuk undang-undang baru,” paparnya singkat.

Sebelumnya, pemaparan lain disampaikan oleh Pengamat Komunikasi Politik dari Emrus Corner, Emrus Sihombing menilai dengan maraknya peredaran hoaks dan simpang siurnya penyampaian informasi UU Kejahatan Komunikasi perlu segera diusulkan dan disahkan oleh DPR

“Sampai saat ini saya melihat belum ada UU, termasuk UU ITE, yang mampu menjawab kecerdasan seseorang atau sekelompok orang menciptakan fenomena kejahatan komunikasi di ruang publik di negeri ini,” kata Emrus.

Sebagai contoh, lanjut Emrus menjelaskan aktor sosial termasuk aktor politik, yang menggunakan atau bermain simbol baik verbal maupun non verbal tertentu dan cerita desktiptif melakukan kejahatan komunikasi yang sebenarnya dapat dengan mudah ditangkap makna paripurna dari pesan kebohongan melalui studi semiotika dan hermeneutika.

“Dengan menggunakan simbol, misalnya, ditulis dengan rangkaian huruf dan angka, seperti “D1P4KS4″ yang berada di dalam suatu rangkaian narasi kebohongan. Penggunaan simbol tersebut dengan mudah menangkap makna paripurnanya simbol tersebut sebagai bermakna dipaksa,” tukasnya.

Melihat itu semua, Emrus berharap RUU Anti Kejahatan Komunikasi untuk kemudian disahkan untuk menciptakan komunikasi beradab di ruang publik di Indonesia.

“Pesan komunikasi kebohongan yang sudah tersampaikan ke ruang publik, dari segi Ilmu Komunikasi, tidak bisa ditarik karena sudah tersimpan di peta kognisi khalayak (publik) dalam kurun waktu tak terbatas. Singkatnya, makna bisa dikonstruksi di tengah masyarakat melalui wacana di ruang publik dengan kecerdasan menggunakan simbol dan atau kombinasi narasi tertentu. Inilah mengapa saya menyarankan agar segera disahkan UU tersebut,” tandasnya. (frs/fin)

Rekomendasi Berita