oleh

DPMPTSP Sosialisasi Publikasi Pelayanan Perizinan

LINGGAU POS ONLINE, MUSI RAWAS – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas (Mura) melakukan sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada seluruh Kades, Camat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mura. Tujuan dari sosialisasi itu untuk memberikan kemudahan dan kepastian terhadap pelaku usaha.

Sosialisasi pelayanan perizinan tersebut di buka langsung Kepala DPMPTSP Mura, Yudi Fachriansyah Ishak, Kamis (4/10). Kegiatan dilaksanakan di Hotel Burza, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I.

Kepala DPMPTSP Mura, Yudi Fachriansyah Ishak menjelaskan, sosialisasi ini diadakan selama satu hari dan mengundang seluruh Kades, Camat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kabupaten Mura  untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang murah, mudah dan cepat. Sebab, seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan akan dilaksanakan oleh DPMPTSP. Sehubungan dengan hal tersebut, DPMPTSP minta kepada seluruh OPD untuk segera menyampaikan data pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemkab Mura kepada DPMPTSP, selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).

“Seluruh OPD, Kades dan camat harus melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam mengurus izin,” kata Yudi Fachriansyah Ishak.

Menurut Yudi sapaan akrab Kepala DPMPTSP bila banyak masyarakat yang mengurus izin, baik izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin lainnya, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Novi Widyastuti yang menjadi narasumber dalam sosialisasi ini mengatakan bahwa seluruh pelaku usaha itu diwajibkan untuk mengurus izin, ketika mulai melakukan usahanya.

Maka, pihaknya mengimbau kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin atau ilegal, agar secepatnya mengurus izin. Sebab bila itu tidak dilakukan, bisa membuat pelaku usaha disanksi. (dlt)

Rekomendasi Berita