oleh

DPC PDIP Mengklaim Mantan Kadernya TMS

LINGGAU POS ONLINE, KAYU ARA – DPC PDIP Kota Lubuklinggau melalui kuasa hukumnya Firly Darta dan rekan, menanggapi Daftar Calon Sementara (DCS) yang sudah diumumkan KPU Kota Lubuklinggau. Tanggapan tersebut ditujukan kepada HM Khoirul Umri yang pindah ‘haluan’ dari PDIP ke Partai Hanura di Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019.

Dalam tanggapan tersebut mereka menilai HM Khoirul Umri harus dibatalkan dari pencalonannya. Ia dinilai tidak memenuhi syarat sebagaimana Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini, dikarenakan HM Khoirul Umri masih aktif sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau periode 2014-2019, dan berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Huruf s menyatakan, setiap calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri bila dicalonkan dari partai politik yang berbeda dengan yang diwakili pada Pemilu terakhir.

“Namun, sampai saat ini HM Khoirul Umri masih aktif sebagai legislator,” kata Firly Darta.

Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Teknis, Gatot Widjianto mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera klarifikasi ke DPC PDIP Kota Lubuklinggau mengenai tanggapan ini.

Menurut Gatot sapaan akrabnya, klarifikasi ke DPC PDIP Kota Lubuklinggau bukan ke DPC Partai Hanura Kota Lubuklinggau dikarenakan HM Khoirul Umri sudah memenuhi syarat pencalonan. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Karena, HM Khoirul Umri sudah melampirkan surat pengunduran dirinya baik dari DPC PDIP Kota Lubuklinggau maupun sebagai anggota legislator, dan ini merupakan syarat seseorang untuk maju sebagai Bacalag.

“Tapi, satu hari sebelum penetapan DCT yakni 20 September 2018, Bacaleg yang pindah partai wajib menyerahkan SK (Surat Keputusan, red) pemberhentiannya sebagai legislator,” kata Gatot, Kamis (23/8).

Namun, dijelaskan lagi dalam Pasal 7 Ayat 6 dijelaskan, ketika surat pemberhentian belum selesai diproses, Bacaleg wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian karena berada di luar kemampuan calon.

Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Divisi Teknis, Bairizal mengatakan selama masa tanggapan masyarakat, pihaknya tidak menerima satupun tanggapan.

Sementara komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura) Divisi Teknis, Supriadi menjelaskan pihaknya menerima satu tanggapan mengenai Bacaleg yang diajukan Partai Hanura dan PBB. Karena masyarakat beranggapan ada Bacaleg yang didaftarkan dua Parpol tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Masukan dan tanggapan masyarakat ini akan langsung ditindaklanjuti, dengan meminta klarifikasi kepada Partai Hanura dan PBB selama tujuh hari setelah berakhirnya masa tanggapan dari masyarakat.

Selanjutnya, pimpinan Parpol menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis kepada KPU, paling lama tiga hari setelah permintaan klarifikasi. Bila, laporan masyarakat benar, maka Parpol dapat melakukan pergantian pada 4 September-10 September 2018.

Hasil perbaikan tersebut, akan langsung diverifikasi pada 11 September 2018 hingga 13 September 2018. Kemudian, rentang waktu dari 14 September 2018 hingga 20 September 2018 akan dilakukan penyusunan DCT, dan Kamis, 20 September akan ditetapkan, esok harinya baru diumumkan ke masyarakat.

Seperti diketahui, tujuh Bacaleg incumbent yang loncat Parpol tiga di Kota Lubuklinggau dan empat di Kabupaten Mura. Mereka adalah, H M Khoirul Umri dari PDIP loncat ke Partai Hanura, kemudian Wansari dari Partai Golkar pindah ke PDIP dan Lian Sumarni anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dari Partai Hanura, ia hijrah ke Kota Lubuklinggau dan maju dari PBB. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Mura, Insugiarto dari PKPI loncat ke Partai Golkar, kemudian Hj Desriniyati dari Partai Demokrat ke Partai NasDem. Selanjutnya, Wahisun Wais Wahid dari PBB ke PDIP, dan Hj Srie Wahyuni dari PDIP ke Partai NasDem. Sementara itu, Bacaleg yang maju di wilayah Kabupaten Muratara belum ditemukan ada yang indah Parpol.(01)

Rekomendasi Berita