oleh

Divisi Humas Mabes Polri: TR Kapolri Hanya Berlaku Terhadap Media Internal Polri

LINGGAUPOS.CO.ID- Kapolri Jendral Listyo Sigit kembali menerbitkan Surat Telegram. Surat Telegram dengan Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 5 April 2021 berisi larangan terhadap media menyiarkan tindakan arogansi anggota polisi.

Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan, butir telegram Kapolri yang melarang media menyiarkan tindakan arogansi polisi hanya berlaku terhadap media internal Polri.

“Itu instruksi Kapolri hanya untuk media internal. Ini ditujukan kepada pengemban fungsi Humas Polri,” kata Kombes Ramadhan, Selasa (6/4/2021). Menurut Kombes Ramadhan, isi telegram larangan menyiarkan tak berlaku untuk media-media yang ada di Indonesia.

“Iya (instruksi TR itu tidak berlaku untuk media nasional),” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri mengeluarkan Surat Telegram dengan Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 5 April 2021. Surat Telegram tersebut langsung ditanda tangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono tertanggal tertanggal 5 April 2021.

“Media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis,” bunyi Surat Telegram tersebut.

Selain larangan menyiarkan arogansi dan kekerasa kepolisian, Surat Telegram tersebut mewanti-wanti media tidak menayangkan reka ulang kejahatan atau rekontruksi tindak kejahatan.

“Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian,” bunyi telegram tersebut.

Kendati demikian, Polri tak membeberkan sanksi terhadap media yang melanggar isi telegram tersebut. Termasuk apakah telegram tersebut mengikat terhadap media ataukah hanya berbentuk himbauan.

Berikut 11 poin telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri terkait kebijakan peliputan media massa:

1. Media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.

3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan atau fakta pengadilan.

5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan atau kejahatan seksual.

6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.

8. Tidak menayangkan secara eksplist dan terperinci adegan atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

10. Upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan personel Polri yang berkopeten.

11. Tidak menampilkan gambar eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.(*)

sumber: sumeks.co

 

 

Rekomendasi Berita