oleh

Disnakertrans Hadirkan Pengawas Saat Mediasi

Tidak Ada Penyelesaian, Kembali Desak Komisi I

LINGGAU POS ONLINE, MUARA BELITI – Perwakilan buruh PT Agro Kati Lama (AKL) Senin(16/7), kembali berkoordinasi dengan Pemereintah Kabupaten (Pemkab) Mura terkait tuntutan mereka yang telah disampaikan ke Komisi I DPRD Mura, Rabu (11/7).

Setelah berkoordinasi, para buruh yang didampingi Koordinator Alisan Peduli Buruh Kabupaten Mura,Zainuri, merekan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, yakni untuk koordinasi mengenai realisasi tuntutan mereka.

Diungkapkan Zainuri, bahwa para buruh itu menunut agar diikutsertakan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sehingga kesehatan dan jaminan keselamatan kerja mereka tidak terjamin. Masalah jumlah hari kerja, kaena ada beberapa orang buruh dalam satu bulan, hanya bekerja 10 hari. Akibatnya pendapatan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam satu bulan. Kemudian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H, dibayar tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya. Bahkan sebagian pekerja dan buruh sama sekali tidak diberikan THR.

“Saat kita menyampaikan asprirasi ke DPRD Mura, Rabu (11/7). kita (buruh,red) diminta membuat surat pengaduan secara resmi ke Komisi I DPRD Mura. Dengan alasan supaya pihak Komisi I bisa mengundang pihak Disnakertrans, PT AKL dan perusahaan outsourching. Kita melakukan koordinasi dengan Pemkab hari ini, agar pihak Pemkab Mura bisa memediasi pihak buruh, dengan pihak perusahaan,” kata Zainuri, kepada Linggau Pos.

Menurut Zainuri, permsalahan ini sudah disampaikan ke DPRD Mura dan Pemkab Mura sejak 2017. Tetapi tidak ada realisasi dan para buruh hanya diminta menunggu.

“hari ini kami mendesak pihak Pemkab Mura, agar tuntutan kami direalisasikan, kami khawatir disuruh nunggu lagi seperti tahun 2017. Sementara buruh yang ikut dalam aksi maupun mediasi, semua sudah menerima konsekuensi dengan di-off-kan dari tempat kerja oleh perusahaan outsourching,” ungkap Zainuri.

Hasil koordinasi dengan pihak Pemkab Mura, Kamis (19/7) akan dilaksanakan mediasi antara perwakilan buruh, PT AKL dan pihak outsourcing, sebagai penyedia tenaga kerja di PT AKL.

“Kita sudah diminta kembali membuat laporan tuntutan ke Komisi I, agar bisa memanggil pihak Disnakertrans, PT AKL dan sub kontraktor. Kita tunggu dulu hasil mediasi dengan Pemkab dulu,” kata Zainuri.

Tuntutan ini kembali dijelaskan Zainuri, sudah disampaikan mereka sejak tahun 2017, namun tidak ada penyelesaiannya. Mereka hanya diminta menunggu, dan menunggu.

“Untuk kali ini kami sangat mendesak, agar secepatnya tuntutan kami direalisasikan. Kami khawatir kejadiannya sama seperti tahun lalu, hanya diminta menunggu tanpa ada penyelesaian. Sementara buruh yang ikut dalam aksi maupun mediasi, semua sudah menerima konsekuensi dengan di-off-kan dari bekerja oleh pihak outsourching,” kata Zainuri.

Sekretaris Disnakertrans Mura, Yupan, mengatakan pihaknya telah menjadwalkan mediasi antara buruh dengan pihak perusahaan. Mediasi nanti, akan mengikutsertakan mediator serta pengawas perusahaan dari UPTD Disnaker Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Yupan menjelaskan, 2017 pihaknya sudah menerima tuntutan dari para buruh PT AKL. Bahkan sudah mereka mediasikan, di mana pihak outsourcing pada saat itu berjanji untuk segera memperbaiki kesalahannya. Ternyata, di 2018 kesalahan tersebut terulang kembali.

“Agenda mediasi kedepan, akan kita dengarkan kembali tuntutan para pekerja serta mengkaji ulang apakah tuntutan kali ini realistis atau tidak. Karena kita hadirkan mediator dan pengawas Disnakertrans dari Provinsi,” jelasnya.

Ia menegaskan, Disnakertrans hanya bisa memfasilitasi. Mengenai sanksi sudah menjadi kewenangan pengawas perusahaan dari UPTD Disnaker Provinsi Sumsel. Pihaknya berharap, mediasi kali ini bisa menyelesaikan permasalahan antara buruh dan pihak outsourcing.(13)

Syamsul Bahri

 

*** Syamsul : Kita Siap Memfasilitasi

KETUA Komisi I DPRD Mura, Syamsul Bahri siap memfasilitasi masalah yang dikeluhkan dan menjadi tuntutan buruh PT AKL. Tetapi DPRD sebagai wakil rakyat sifatnya bukan memutuskan, hanya bisa merekomendasikan ke pihak eksekutif untuk menindak lanjuti keluhan dan tuntutan para pekerja.

Ditambahkannya, dalam mengeluarkan rekomendasi juga tidak bisa mereka keluarkan secara mendadak, atau pihaknya serta merta mencabut izin perusahaan. Langka awalnya tentunya perlu pengkajian lebih mendalam, serta penjelasan dari kedua belah pihak. Baik dari buruh sebagai pihak yang merasa dirugikan, maupun pihak outsourcing atau pihak perusahaan yang dianggap atau dituduh melakukan kesalahan, yang juga dianggap tidak melaksanakan kewajiban.

Untuk itu politisi Partai Golkar ini menyarankan, agar pihak aliansi dan buruh yang menuntut dapat menyampaikan surat tuntutan secara resmi ke Komisi I DPRD Mura. Surat tuntutan itu juga harus menyebutkan nama pihak outsourcing dengan jelas. Tujuannya, sebagai dasar hukum Komisi I untuk mengundang pihak outsourcing, perusahaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Asisten I Setda Mura.

“Insya Allah ketika surat kalian cepat masuk, kitapun secepatnya meminta izin pimpinan untuk mengundang mitra. Dengan begitu, secepatnya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan saya tidak pernah menunda masalah. Saya minta secepatnya perbarui surat tuntutan, agar segera diselesaikan,” pintanya. (13)

Rekomendasi Berita