oleh

Disnakertrans Belum Terima Aduan Terkait UMK

MUSI RAWAS – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Rawas (Mura) telah menerbitkan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 sebesar Rp2.944. 681 per bulannya. Hasil penetapan yang telah dilakukan, tidak ada protes atau keberatan dari pihak perusahaan mengenai UMK tersebut.

Kepala Disnakertrans Mura, Yapan Slamat melalui Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial (HI), Asron Arfinsie mengatakan sedikitnya ada 24 perusahaan yang beroperasi di “Bumi Lan Serasan Sekantenan”. Sebelumnya 2018 lalu, UMK Mura sebesar Rp2.725.800, setelah UMK ditetapkan barulah dilakukan sosialisasi ke 24 perusahaan yang ada di Kabupaten Mura itu.

Penetapan UMK 2019 telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Nomor 640/KPTS Disnakertrans 2018. Bahwa Bupati Mura sesuai suratnya 5 November 2018 Nomor 560/651/IV/Nakertrans2018, telah menyampaikan rekomendasi penetapan UMK 2019.

Untuk realisasi penerapan UMK mulai berlaku sejak 1 Januari 2019 dan terhitung mulai UMK ditetapkan. Jika ada perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMK, maka Disnakertrans akan mengenakan sanksi administrasi.

Yakni berupa peringatan, teguran dan terakhir pembekuan operasional perusahaan dengan berkoordinasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mura, selaku mengeluarkan izin perusahaan tersebut.

“Setelah diterapkan UMK, tidak ada perusahaan yang datang ke kantor melakukan protes,” kata Asron Arfinsie kepada koran ini, Minggu (20/1).

Sebab, seluruh klasifikasi lapangan usaha industri wajib menerapkan UMK pada pekerjanya. Walaupun fakta di lapangan masih ada pekerja yang tidak menerima upah sesuai UMK.

Ditambahkan, Kasi Pengupahan dan Kelembagaan Hubungan Industri, Tantri Riyanti bahwa kenaikan UMK tersebut, merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan pekerja, kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan kinerja. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Menurutnya, apabila nantinya muncul permasalahan khususnya mengenai UMK. Karyawan bisa melaporkan ke kantor Disnakertrans, guna untuk mendapatkan keadilan.

“Tetapi, hanya untuk karyawan yang tidak mendapatkan haknya secara adil saja,” imbaunya. (dlt)

Rekomendasi Berita