oleh

Disnaker Terima Dua Pengaduan

LUBUKLINGGAU – Selama 2018, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Lubuklinggau menerima dua laporan yaitu terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan sengketa pekerja. Jumlah laporan ketenagakerjaan ini menurun jika dibandingkan 2017 lalu ada tiga laporan, yaitu dua laporan PHK dan satu laporan sengketa pekerjaan.

Kepala Disnaker Kota Lubuklinggau, H Purnomo mengatakan pihaknya selalu mengupayakan mediasi, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke ranah hukum.

“Semua selesai dengan damai,” kata Purnomo.

Menurut Purnomo, laporan terkait PHK biasanya masalah uang pesangon, dan gaji. Padahal sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya di Pasal 156 ayat 1. Sedangkan dalam Pasal 156 ayat 2 mengatur besarnya pesangon yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan masa kerja.

“Pekerja yang di PHK wajib mendapatkan pesangon, jumlahnya bervariatif tergantung masa kerja,” tambah Purnomo.

Masalah lainnya yang dilaporkan pekerja ke Disnaker Kota Lubuklinggau yaitu terkait pemberian uang lembur. Pemberian uang lembur sudah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya dalam Pasal 77 ayat 2 tentang waktu kerja, Pasal 78 ayat 2 terkait pemberian uang lembur.

“Masalah yang timbul antara pekerja dengan pelaku usaha biasanya hanya miskomunikasi saja,” ungkap Purnomo.  (nia)

Rekomendasi Berita